Larangan Display Rokok, Peritel Cemas Bisnis akan Makin Sulit

Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Rokok dinilai makin menambah tekanan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan juga industri ritel secara umum.

 Ilustrasi rokok (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi rokok (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

Solopos.com, JAKARTA — Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Rokok dinilai makin menambah tekanan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan juga industri ritel secara umum.

Salah satu poin utama seruan ini adalah larangan memasang reklame dan display rokok, termasuk juga memajang kemasan produk rokok di tempat berniaga. Kebijakan penindakan juga telah dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Barat dengan menutup stiker, poster, sampai menutup rak pajangan produk rokok.

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan kebijakan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan. Kebijakan tersebut dia nilai memperlakukan produk IHT sebagai barang ilegal.

“Padahal sebelum ini juga sudah sangat dibatasi dan kami semua patuh. Semua sudah ada aturan perdagangannya termasuk kewajiban seperti pajak yang kami patuhi,” kata Tutum melalui siaran pers seperti dilansir Bisnis.com, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Rezeki Nomplok, Nasabah BRI Unit Pabelan Raih Honda Mobilio dari Undian Simpedes

Menurutnya, larangan menampilkan produk IHT dan zat adiktif akan menekan roda perekonomian yang saat ini masih jauh dari kata normal.

Selain itu, Sergub juga bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi yakni PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyatakan bahwa produk rokok yang sah dan secara legal mendapatkan kepastian untuk dijual jika sudah memenuhi ketentuan yang diatur seperti kemasan, kandungan produk, perpajakan, dan rentetan aturan lainnya.

“Kami juga tidak sembarangan menjual di mana saja, harus jauh dari tempat ibadah dan jangkauan anak-anak,” kata Tutum.

Dia juga menyayangkan seruan ini dikeluarkan tanpa sosialisasi, sehingga banyak pelaku usaha yang terkejut dengan kebijakan ini. Tutum juga berharap kebijakan ini dicabut, sebab keputusan ini juga bisa memberikan sentimen buruk bagi kepastian berusaha secara garis besar.

Baca Juga: BI Sebut Transaksi Uang Elektronik per Agustus 2021 Tembus Rp24,8 Triliun

Proses Kajian

Ketua Departemen Minimarket Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Gunawan Baskoro mengatakan seruan gubernur ini akan makin menekan kinerja ritel secara keseluruhan.

Seperti yang diketahui ritel di segmen toko swalayan, kelontong, hypermarket, dan department store sudah banyak yang berguguran sepanjang pandemi. Tidak kurang ada lebih dari 1.500 gerai yang sudah tutup permanen sepanjang dua tahun terakhir. “Kami sudah tunaikan semua kewajiban, bukannya didukung malah makin ditekan,” kata Gunawan.

Dia menyebutkan kondisi ritel nasional juga belum menunjukkan tren pemulihan. Selain itu, industri sektor ritel juga minim insentif. Seperti yang diketahui Aprindo dan Kadin Indonesia baru saja melakukan dialog resmi dengan Presiden Joko Widodo awal bulan September terkait hal tersebut. Namun, Gunawan mengatakan pemerintah belum memberikan tanggapan lanjutan karena masih dalam proses kajian.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto mengatakan seruan ini juga akan berdampak pada sektor perdagangan eceran kecil seperti di pasar tradisional dan warung kelontong. Dia menyebutkan rokok merupakan salah satu komoditas utama yang diperdagangkan Menurut Joko, kebijakan ini justru mengabaikan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terpukul oleh pandemi Covid-19.


Berita Terkait

Berita Terkini

Beredar Rumor Garuda Indonesia akan Dipailitkan, Ini Respons Manajemen

Perbaikan situasi ini menjadi momentum penting dalam langkah-langkah perbaikan kinerja Garuda saat ini hingga ke depannya akan terus dioptimalkan secara bertahap dan terukur.

Penumpang Pesawat Tetap Harus Tes PCR Meski Sudah Vaksin 2 Kali

Perubahan aturan perjalanan dengan pesawat itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3-1 di Wilayah Jawa dan Bali.

Penumpang KRL Jogja-Solo Meningkat, Minggu Paling Ramai

Tren kenaikan volume penumpang KRL pada Oktober juga dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19 di Yogyakarta dan Solo.

Jokowi : Kepala Daerah Jangan Latah! Harus Fokus pada Produk Unggulan

Presiden Jokowi berharap agar pasar dalam negeri Indonesia jangan sampai direbut oleh produk-produk negara lain.

Solo-Jakarta & Jogja-Jakarta PP Bisa Naik Bus Damri, Ini Tarifnya

Selama masa pandemi Covid-19, perusahaan mengimbau agar pelanggan menerapkan metode cashless yakni dengan pemesanan tiket Damri secara online.

Ultah Perak, Charles & Keith Rilis Koleksi dari Bahan Daur Ulang

Memperingati ulang tahun perak, Charles and Keith meluncurkan koleksi limited edition The Anniversary Series dari bahan daur ulang.

Ganti Kartu ATM BCA Lama ke Chip Sebelum Diblokir, Begini Caranya

Selain mendukung kebijakan BI, seperti dikutip dari laman bca.co.id, kartu debit berteknologi chip diklaim lebih aman sehingga bisa mengurangi risiko pencurian data kartu.

Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar

Jika mengacu pada aspek hukum perdata yang juga menjadi sikap pemerintah, kegiatan pinjol ilegal dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan.

Berantas Pinjol Ilegal, Kemenkominfo Gandeng Google dan Apple

Guna memberantas pinjol ilegal yang kian meresahkan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Google dan Apple.

Pengin Tajir Seperti Jeff Bezos? Simak 5 Tips Bisnis & Investasi Ini

Bermula dari mendirikan Amazon pada 1994 di garasinya di Seattle, Amerika Serikat, Jeff Bezos terus meraih sukses melalui investasi serta strategi yang dilakukannya selama ini.

Lagi Naik Nih! Simak Harga Emas Antam Rabu, 20 Oktober 2021

Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk., Rabu (20/10/2021) mengalami kenaikan dibandingkan harga sebelumnya.

BPH Migas Tegaskan Solar Bersubsidi Hanya untuk Kendaraan Ini

BPH Migas) menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi untuk mengatasi kekurangan kuota pasca-penurunan level PPKM.

PPKM Turun Level di Banyak Daerah, Pertamina Jamin Stok Solar Aman

PT Pertamina menjamin stok solar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pemulihan kegiatan ekonomi seusai penurunan level PPKM di banyak daerah.

Superbike dan MotoGP Diharapkan Dorong Bisnis Properti di Mandalika

Jika dikaitkan dengan perhelatan World Superbike 2021 dan MotoGP 2022, sebetulnya ini akan menambah eksposur atau awareness terhadap lokasi tersebut.

Atasi Kelangkaan BBM Bersubsidi, Pertamina Tindak 91 SPBU Nakal

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga memberikan sanksi kepada 91 lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.