Tutup Iklan

Larangan Demo di Malioboro Disoal, Sri Sultan: Saya Enggak Koreksi!

Peraturan terkait larangan demo di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang termuat dalam Pergub DIY dipersoalkan Ombudsman RI (ORI) DIY.

 Sri Sultan HB X (Harian Jogja-Desi Suryanto)

SOLOPOS.COM - Sri Sultan HB X (Harian Jogja-Desi Suryanto)

Solopos.com, JOGJA — Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang larangan demo di Malioboro dipersoalkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY. Namun, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, tetap bersikukuh bahwa peraturan itu sudah tepat dan tidak akan melakukan koreksi.

“Kalau saya enggak [koreksi Pergub], wong saya enggak melarang demo,” ujar Sultan menanggapi catatan dari Ombudsman itu, seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (21/10/2021).

Sultan menegaskan pihaknya tak melarang demo. Mahasiswa atau siapa pun masih bisa melakukan demo ke DPRD DIY, asalkan tidak melewati Malioboro.

“Mau demo ke DPRD lewat (Jalan) Perwakilan kan bisa,” jelasnya.

Baca juga: Malioboro Ramai Lagi, Omzet Pedagang Meningkat

Selain itu, Sultan kembali mengatakan pihaknya tak pernah melarang demo. Demonstrasi ke Malioboro hanya perlu izin saja.

“Kami tidak pernah melarang demo. Demo harus izin itu saja,” imbuhnya.

Peraturan yang memuat larangan demo di kawasan Malioboro itu tertuang dalam Pergub Gubernur DIY No.1/2021 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan itu dianggap maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan DIY karena dalam penyusunannya tidak melibatkan masyarakat.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, mengatakan ada dua hal yang awalnya diduga terjadi maladministrasi. Pertama soal substansi dan kedua untuk proses pembentukan produk hukum.

Soal substansi, Budhi menyebut memang ada aturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya, karena masuk dalam objek vital nasional.

Baca juga: Demo Ricuh, PKL Malioboro Jogja Terpaksa Tutup

Akan tetapi, pada poin kedua soal proses penyusunan Pergub, ORI tidak melihat adanya pelibatan masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian khusus.

Padahal, dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah.

“Artinya apa? Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Harusnya karena masyarakat punya hak ini harus diberikan terlebih dahulu ditawarkan. Ini ada hak kalian untuk memberi masukan, mau digunakan enggak. Enggak boleh diam-diam saja, apalagi diabaikan,” ujar Budhi.

Menurut ORI DIY, hal tersebut luput dari perhatian Biro Hukum Pemda DIY. Masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk memberi masukan tentang peraturan terkait larangan demo di Malioboro. Menurut ORI, hal itu pun membuat proses penyusunan pergub terjadi maladministrasi.


Berita Terkait

Espos Plus

Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

+ PLUS Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

Kebanyakan warga salah kaprah dengan menganggap patung penunggang kuda di simpang empat Karanggede Boyolali adalah Pangeran Diponegoro, padahal sosok penunggang kuda itu adalah Raden Tumenggung Prawirodigdoyo.

Berita Terkini

Hasil Survei Pilpres Terbaru: Anies Teratas, Ganjar & Puan Turun

Hasil survei IPO terbaru terkait tingkat elektabilitas tokoh yang dikaitkan Pilpres 2024 menyatakan Anies Baswedan berada di urutan teratas, mengungguli Ganjar Pranowo.

Menko Airlangga Beri Apresiasi ke TNI dan Polri, Ini Alasannya

Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Survei IPO Terbaru: Kepuasan pada Kinerja Presiden Jokowi Kian Turun

Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO menyebutkan kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mengalami penurunan.

Cek Ya! Lihat Komet Leonard Selama Desember Ini Tanpa Bantuan Alat

Komet C/2021 A1 atau dikenal dengan Komet Leonard akan kelihatan di Indonesia sepanjang Desember 2021.

Terungkap! Ini Modus Pasutri Buka Panti Pijat Plus-Plus di Tangerang

Polda Banten mengungkap sindikat prostitusi berkedok panti pijat yang dibuka pasutri dan sudah beroperasional selama 5 tahun di ruko Tangerang.

10 Berita Terpopuler: Harga Tanah-Rumah Colomadu Tinggi-Geger Siskaeee

Kabar harga tanah dan rumah tinggi, khususnya di Kecamatan Colomadu dan ulah Siskaeee di Bandara YIA menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Sabtu (4/12/2021).

Menolak Dikawal, Jenderal Hoegeng: Kalau Mau Mati Ya Mati

Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat memujinya dengan berkata,"Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng".

Sejarah Hari Ini : 4 Desember 1829, Inggris Larang Ritual Sati di India

Berbagai peristiwa penting terjadi pada 4 November salah satunya pelarangan ritual Sati seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Resmi, Polri Larang Kerumunan Natal dan Tahun Baru 2022

Jika dalam penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 ada temuan pelanggaran maka petugas akan melakukan pembinaan hukum.

Partai Gerindra Bukan Partai Kos-Kosan, Maksudnya?

Muzani mengatakan, Jawa Barat telah menjadi "kandang" Prabowo dan Gerindra sejak Pemilu 2014-2019.

Bangga, Kolam Selam Terdalam se-Asia Tenggara Ternyata Milik Kopassus

Kolam yang biasa digunakan berlatih pasukan katak (Paska) Kopassus ini mempunyai kedalaman 16 meter.

Imigrasi Bandara Soetta Tolak 19 WNA, Ini Penyebabnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, menolak 19 WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Tengok Haji Lulung, Zulhas: Persaudaraan di Atas Politik

Kedatangan Zulhas dan Eko Patrio ini disambut bahagia oleh Haji Lulung dan keluarga.

Surat Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK sebagai ASN Polri Terbit

Setelah Perpol terbit, pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri masih perlu disosialisasikan sebelum resmi menjadi ASN.

Mantap! Polda Kalsel Ringkus Mafia Tanah

Ada pihak yang mengaku sebagai pemilik sah tanah dengan menunjukkan dokumen asli dan tidak pernah memberikan kuasa jual kepada kedua tersangka

4 Desember 2021 Ada Super New Moon, Apakah Itu?

Gerhana Matahari Total adalah fenomena yang terjadi ketika Bulan menutupi matahari sepenuhnya sehingga menimbulkan bayangan di Bumi, baik sepenuhnya atau sebagian menghalangi cahaya Matahari di beberapa daerah.