Larang Aksi Borobudur, Kapolri Sebut Isu Rohingya Digoreng di Dalam Negeri

Kapolri menyebut isu Rohingya telah digoreng di dalam negeri untuk membakar sentimen anti-pemerintah. Dia juga melarang aksi Borobudur.

Solopos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas melarang rencana Aksi Borobudur. Aksi Borobudur sendiri merupakam kegiatan orasi di sekitar Candi Borobudur guna menyampaikam pembelaan terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Menurut Tito, Candi Borobudur merupakan objek vital yang tak hanya milik Indonesia tetapi juga warisan dunia sehingga harus dijaga kelestariannya. Borobudur juga merupakan bukti peradaban tinggi dan simbol kebudayaan masyarakat Indonesia di mana pada abad ke delapan masyarakat di Jawa telah mampu membuat bangunan yang indah, megah dan kokoh.

“Ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita, abad kedelapan orang jawa mampu buat bangunan seperti itu. Ini bukti peradaban tinggi bangsa indonesia. Aksi borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jawa Tengah jangan diizinkan. Jangan menerima surat pemberitahuan,” tegasnya, Selasa (5/9/2017).

Tito melanjutkan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar bukanlah masalah keagamaan, melainkan antara pemerintah dengan etnis minoritas di wilayahnya, yakni Rohingya. Menurut dia, konflik serupa tak hanya menimpa kelompok Rohingya tetapi juga kelompok lain yang merupakan bagian dari masyarakat mayoritas di Myanmar.

Di Indonesia sendiri, katanya, Walubi sebagai wadah umat Buddha Indonesia juga mengecam tindakan yang dilakukan militer Myanmar. Mereka juga turut menyalurkan bantuan kepada etnis Rohingya.

Menurut Tito, isu ini sengaja digunakan untuk konsumsi dalam negeri guna membakar sentimen masyarakat Muslim di Indonesia agar memicu rasa antipati terhadap pemerintah.

“Karena dulu ada isu pilgub [Jakarta] untuk menyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist ini ya, isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi lebih besar dari pada isu soal kemanusiaan. Jadi, orang-orang yang banyak menyampaikan isu di Twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan,” jelasnya panjang lebar.

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat lebih waspada atas isu-isu seperti ini yang tujuan utama sebenarnya untuk menyerang pemerintah. Padahal, selama ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang pas untuk berkontribusi meringankan penderitaan etnis Rohingya.