SOLOPOS.COM - Espos/Hanifah Kusumastuti JAMKESDA ? Seorang pasien mendaftarkan diri untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di RSUD Sukoharjo, Senin (18/10).

JAMKESDA --? Seorang pasien mendaftarkan diri untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di RSUD Sukoharjo, beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Memang tidak mudah melakukan pencocokan data warga keluarga miskin demi ketepatan penerimaan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Misalkan saja yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo. Selama dua pekan para PNS Bappeda harus disibukkan dengan pekerjaan baru.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Masih mending apabila ada programnya. Ini tidak ada programnya. Kalau urutan tabelnya beda, spasinya beda sudah tidak bisa diproses. Jadinya ya terpaksa harus mencocokkan secara manual. Bayangkan harus mencocokkan satu per satu nama-nama gakin sekabupaten. Kalau hanya mengandalkan jam kantor jelas tidak akan selesai,” ungkap Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Margiyanto.

Terhitung dua pekan lalu, Margiyanto menuturkan staf Bappeda punya jam kantor sendiri. “Mulainya pukul 08.00 WIB dan baru bisa kembali ke rumah sesudah Subuh. Begitu terus setiap hari. Tapi ya tidak apa-apa supaya cepat selesai,” ujar Margiyanto.

Setelah pencocokan data selesai, Margiyanto menambahkan hasilnya segera diserahkan kepada Bupati untuk diusulkan kepada Kemenkes. Walau sepertinya tidak ada masalah namun Margiyanto mengaku ada satu hal yang masih menjadi ganjalan. “Persoalannya ada pada data penerima Jamkesmas yang mengacu pada hasil survei BPS 2008. Setelah data itu kami cek, ternyata ada kurang lebih 7.000 nama yang sekarang ini orang-orangnya sudah meninggal dunia. Sayangnya setelah beberapa kali Pemkab meminta nama-nama itu diganti dengan yang lebih berhak menerima, pemerintah pusat tidak menanggapi. Jadi ya sampai sekarang data penerima Jamkesmas masih terkunci,” tukasnya.

Anggota DPRD Sukoharjo, Suryanto, mengatakan saat masih duduk di Komisi IV, bersama-sama pernah menghadap ke Kementerian Kesehatan. “Seingat saya Agustus tahun lalu itu Komisi IV menghadap Kemenkes untuk membicarakan masalah Jamkesmas. Waktu itu staf Kementerian mengatakan penerima Jamkesmas 2012 akan mengacu kepada pendataan BPS yang terbaru yaitu pendataan 2011. Nah nyatanya sampai sekarang pendataan terbaru itu kan tidak berkabar. Asumsi saya ya penerima Jamkesmas tahun ini masih mengacu kepada hasil pendataan lama,” tegasnya.

Menjadi masalah, sambung Suryanto, banyak keluarga miskin di Sukoharjo berdasarkan survei tim independen yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas.

JIBI/SOLOPOS/Ayu Prawitasari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya