Lapor Covid-19 Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Solopos.com, SEMARANG — Koalisi Masyarakat Lapor Covid-19 meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi virus corona jenis baru belum terkendali. Sebagaimana dikemukakan dalam situs Laporcovid19.org, koalisi ini dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Koalisi Masyarakat Lapor Covid-19 ini dibentuk pada awal Maret 2020 ketika kasus Covid-19 merebak dan ditemukan secara resmi. Nyatanya, hingga Minggu (6/12/2020), lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpapar Covid-19, dengan 17.000 orang di antara mereka meninggal dunia.

Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat ini kesenjangan data antara pemerintah daerah dan pusat masih terjadi,” ujar Inisiator Koalisi Masyarakat Lapor Covid-19, Irma Hidayana, dalam keterangan resmi kepada Semarangpos.com—grup Solopos.com, Minggu sore.

Monyet Ekor Panjang Bantu Emak Cuci Pakaian Bikin Gemas Netizen

Berdasarkan data yang dihimpun Lapor Covid-19, total korban Covid-19 di Indonesia termasuk suspect dan probable mencapai 42.602 jiwa. Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru Covid-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yang terjangkit Covid-19.

Kemudian memuncak di hari Kamis (3/12/2020) dengan dengan 8.369 kasus baru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat ini total pemeriksaan Covid-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

5 Dari 34 Provinsi

WHO juga mencatat terjadinya peningkatan pertambahan kasus Covid-19 pada pekan terakhir November 2020. Selain itu, WHO juga mencatat dari 34 provinsi di Indonesia, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk per pekan.

Ke lima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, dan Kalimantan Timur. Meski demikian, tidak ada satu pun provinsi yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Jangan Biarkan Penyakit Merembet, Ini 6 Cara Atasi Knalpot Bocor...

Dengan kondisi itu, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 semakin tak terkendali dan membahayakan kesehatan warga. Namun, hal itu belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sukarelawan Koalisi Masyarakat Lapor Covid-19 di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020, terdiri atas sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, hampir seluruhnya masih memiliki kasus positif Covid-19 yang tinggi.

“Dengan kondisi ini, maka kami dari Lapor Covid-19 meminta pemerinta untuk menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi terkendali,” tegasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos