LAPAS SLEMAN DISERBU: Keluarga Korban Ingin Presiden Turun Tangan

JOGJA- Tim Investigasi TNI AD telah mengumumkan hasil penyelidikan terkait penyerbuan Lapas Sleman, namun pihak keluarga keempat korban meminta penyidikan seksama langsung ditangani Presiden. Mereka menolak keberadaan warga NTT yang mengaku-ngaku sebagai sesepuh di Jogja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Adik salah satu korban Juan Manbait, Alfred Manbait mengatakan pihaknya telah menggelar pernyataan sikap keluarga korban Lapas Sleman di Taman Kasih-Gog Perdamaian, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (4/4/2013).  Dalam pernyataan sikap keluarga tidak puas dengan tim investigasi yang dibentuk TNI AD.

“Kami menginginkan tim investigasi secara menyeluruh dipimpin langsung Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, hasil penyelidikan bisa lebih terpercaya dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” katanya, kepada Harian Jogja.

Menurut Alfred, keluarga meragukan netralitas dan keseriusan tim investigas dari TNI AD yang dibentuk KSAD. Mereka juga menyesalkan data-data investigasi yang seharusnya disimpan untuk bahan penyelidikan bisa tersebar luas ke masyarakat melalui jejaring facebook.

“Jadi sekali lagi kami menyampaikan sikap kami bahwa presiden harus turun tangan memimpin penyelidikan ini,” tandas dia.

Alfred juga menyesalkan sikap oknum warga NTT di Jogja yang mengaku-ngaku sebagai sesepuh. Mereka cuma dianggap ingin mencari keuntungan pribadi.

“Selama ini mereka tidak pernah menonjolkan diri. Baru setelah ada media meliput mereka mengaku-ngaku sebagai sesepuh. Seperti yang diwawancarai stasiun televisi nasional. Apa kapasitas dia mengaku sebagai sesepuh NTT dan menyatakan puas dengan hasil penyelidikan itu?,” papar Alfred.

Sementara kegiatan pernyataan sikap itu diikuti ribuan warga Kota Kupang. Turut hadir pula anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari NTT, Sarah Lery Mboeik.

Dalam orasinya, Sarah menutut agar para pemangku kepentingan, termasuk Presiden, untuk serius menyelidiki kasus ini, karena merupakan suatu kasus pelanggaran HAM berat dan terjadi pada institusi negara. Jika tidak serius, maka bisa menjadi preseden buruk di masa mendatang.