Pedagang dua pasar di Sragen memprotes pemberlakuan SSA di Jl. W.R. Supratman.
Solopos.com, SRAGEN — Para pedagang dari Pasar Kota Sragen, Pasar Bunder, dan kios renteng Jl. W.R. Supratman, Sragen, memprotes kebijakan sistem satu arah (SSA) yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen di jalan tersebut.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Protes tersebut disampaikan perwakilan pedagang lantaran omzet mereka anjlok sampai 70%. Mereka mendesak Dishub Sragen mengubah kebijakan SSA tersebut.
Protes para pedagang itu disampaikan langsung kepada Dishub Sragen dalam rapat terbatas di aula Dishub Sragen, Rabu (20/12/2017) siang. Dalam forum tersebut, para pedagang diwakili Ketua Komite Paguyuban Pedagang Pasar Sragen (KP3S) Subono, Ketua Kerukunan Pedagang Pasar dalam Kota Sragen (KPPKS) Mario, Wakil Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Bunder Sragen Tri Haryanto, perwakilan pedagang kios renteng Sawi Petruk, dan perwakilan pedagang lainnya.
Perwakilan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sragen dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen juga hadir. “Kami protes kebijakan SSA itu sejak dulu dan sudah ada pertemuan sampai tiga kali. Hingga pertemuan siang ini belum ada perubahan kebijakan dari Dishub. Banyak pedagang yang mengeluh ke kami setelah diberlakukan kebijakan SSA. Penghasilan pedagang bisa anjlok sampai 70% dan ada yang sampai 80%,” ujar Ketua KPPKS Mario saat ditemui Solopos.com, Rabu siang.
Mario menghendaki Jl. W.R. Supratman Sragen tetap diberlakukan dua arah untuk kendaraan roda dua. Hal senada disampaikan para pedagang yang menempati kios renteng di pinggir jalan tersebut.
Pedagang mi ayam, Sawi Petruk, 40, mengaku sebelum ada kebijakan SSA penghasilannya lumayan. “Dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg-50 kg mi. Sekarang bisa habis 10 kg saja sudah bersyukur. Pendapatan yang semula bisa Rp3 juta-Rp4 juta per hari, sekarang bisa mendapat Rp1 juta per hari saja sudah untung,” ujarnya.
Pemilik bengkel kenteng di Jl. W.R. Supratman, Pono, 60, juga mengeluhkan hal serupa. Tabungannya senilai Rp70 juta pun habis untuk menutup pengeluaran karena pendapatannya minim dan anjlok di atas 60%.
Kondisi serupa disampaikan Wakil Ketua KPPBS Tri Haryanto yang sering kali menerima aduan dari ribuan pedagang di Pasar Bunder Sragen. Tri menjelaskan para pedagang meminta jalan di sekeliling Pasar Bunder harus bebas dari kebijakan SSA.
“Kalau orientasinya mengurangi kecelakaan lalu lintas kenapa ring road utara tidak berlaku SSA padahal di sana sering terjadi kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Kalau untuk mengatasi kemacetan di perlintasan kereta api, mau diberlakukan SSA atau tidak tetap macet. Untuk mengurangi kemacetan mestinya jalan di perlintasan KA itu dilebarkan,” kata Ketua KP3S Subono.
Semua aspirasi pedagang itu ditampung Kepala Dishub Sragen Muhari. Ia belum bisa memberi jawaban atas keluhan itu. Muhari menjanjikan akan menyurvei efektivitas SSA dan mengkaji kembali pemberlakukan SSA.
“Nanti kami survei dulu. Hasilnya nanti kami sampaikan ke pedagang lagi,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
