LALU LINTAS SOLO : Pekan Depan SSA Jl. Slamet Riyadi Diberlakukan

Lalu Lintas Solo, sistem satu arah Purwosari-Gendengan mulai diberlakukan pekan depan.

Solopos.com, SOLO–Setelah tertunda, Pemkot segera merealisasikan pemberlakuan sistem satu arah (SSA) di Jl. Slamet Riyadi ruas Purwosari hingga Gendengan pekan depan. SSA diberlakukan dalam tahapan sosialisasi selama 30 hari terhitung sejak diterapkan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan telah memerintahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk menerapkan SSA Jl. Slamet Riyadi sekaligus sosialisasi kepada pengguna jalan. Dia mengatakan pemberlakukan SSA Jl. Slamet Riyadi sempat tertunda lantaran arus mudik dan balik Lebaran.

“Saya minta setelah H+7 Lebaran sudah diberlakukan [SSA Jl. Slamet Riyadi]. Maksimal pekan depan sudah diberlakukan. Tapi tahapannya masih sosialisasi selama 30 hari,” kata Rudy, sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Rabu (13/7/2016).

Rudy mengatakan sosialisasi rekayasa lalu lintas berbeda dengan sosialisasi seperti rencana pembangunan gedung atau lain sebagainya. Sosialisasi rekayasa lalu lintas dilakukan kepada pengguna jalan karena bersifat umum. Artinya, diberlakukan sekaligus sosialisasi kepada pengguna jalan yang melintas, sehingga sosialisasi tidak hanya sekedar kepada warga setempat. Waktu sosialisasi terhitung 30 hari sejak tanggal diberlakukan. Hal itu berbeda dengan sosialisasi pembangunan gedung atau lainnya yang harus dilakukan dengan warga setempat.

“Jadi mohon masyarakat memahami sosialisasi rekayasa lalu lintas dengan sosialisasi pembangunan itu berbeda,” kata Rudy.

Lebih lanjut Rudy menjelaskan nantinya tidak akan dilakukan penindakan bagi pelaku pelanggar lalu lintas dalam masa sosialisasi tersebut. Penindakan baru dilakukan setelah berakhirnya masa sosialisasi. Bagi pelanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rudy mengatakan pemberlakukan SSA mendesak direalisasikan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Purwosari.

“SSA berfungsi meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya diterapkan di wilayah perkotaan,” katanya.

Rudy mengatakan akan menerapkan satu arah di seluruh ruas jalan di Kota Bengawan. Hanya pemberlakukan satu arah dilakukan bertahap setelah melakukan kajian dengan melibatkan tim akademisi. Ihwal jika ada penolakan warga dalam penerapan SSA, Rudy mengaku hal itu wajar terjadi pro dan kontra. Pemkot hanya ingin arus lalu lintas berjalan lancar dengan menerapkan SSA.

Pemerhati Transportasi Solo, Muslih Hartadi sebelumnya mengatakan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi. Di antaranya, rute altenatif bagi arus simpang Gendengan dari Kotabarat menuju ke arah barat di Jl. Slamet Riyadi. Kapasitas jalan yang akan dijadikan rute alternatif bisa dibandingkan dengan prediksi arus yang akan beralih ke rute alternatif.

“Ada potensi bahwa arus dari arah barat di simpang Gendengan akan bertambah cukup signifikan dengan diberlakukannya satu arah Purwosari-Gendengan. Arus dari barat ini yg bergabung dengan arus dari utara [Kottbarat] menuju ke timur berpotensi menimbulkan kemacetan di timur simpang Gendengan yang saat ini sudah cukup padat, apalagi dengan adanya onstreet parking di depan Solo Grand Mal,” katanya.

Selain itu kondisi sosial dan lingkungan jalan yang akan dijadikan rute alternatif perlu dipertimbangkan. Seperti halnya Jl. Kenanga Badran akan dijadikan rute alternatif, perlu dipikirkan kondisi lingkungan jalan tersebut. Keberadaan polisi tidur dan keberadaan parkir di sekitar cafe di jalan tersebut pada malam hari rawan terjadi kepadatan lalu lintas.

“Respon masyarakat di sekitar jalan tersebut juga patut dipertimbangkan,” katanya.

Dia menambahkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian dan komunikasi serta sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan. Penolakan SSA Jl. Dr. Rajiman mengindikasikan bahwa sosialisasi dan komunikasi yang dijalankan sebelumnya melalui struktur birokrasi masih belum efektif.