Lagi, Wisatawan Keluhkan Pemaksaan Ojek di Wisata Kaliadem

Keluhan atas pungutan liar berdalih ojek di objek wisata Kaliadem, Cangkringan kembali mencuat

Harianjogja.com, SLEMAN-Keluhan atas pungutan liar berdalih ojek di objek wisata Kaliadem, Cangkringan kembali mencuat. Salah satu pengunjung mengaku dipaksa untuk menyewa motor atau ojek meski berkeinginan jalan kaki menuju lokasi wisata di kaki Merapi itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Keluhan ini mendapat perhatian di dunia maya setelah sebelumnya hal serupa muncul beberapa pekan sebelumnya. Dikatakan jika wisatawan itu diminta oleh penjaga retribusi di parkiran sebelum Kaliadem untuk berhenti dan melanjutkan perjalan dengan pilihan sewa kendaraan atau mengojek. Kepala Dinas Pariwatawa, Sudarningsih menyayangkan adanya kejadian serupa muncul lagi.

“Kalau kayak gitu kan merusak kegiatan wisata sebetulnya pemaksanaan apapun tidak boleh, itu pasti oknum, biar nanti kami [Dinas Pariwisata] tangani,” ujarnya pada wartawan, Senin (28/8/2017).

Ia mengatakan sudah dilakukan pembinaan dan kesepakatan dengan pelaku wisata setempat jika saat ini ojek dan sewa kendaraan merupakan opsi bagi wisatawan dan bukan keharusan.

Karena itu, tidak ada masalah apabila wisatawan enggan menggunakan jasa tersebut dan memilih jalan kaki menuju bunker Merapi dan petilasan Mbah Marijan. Kesepakatan tersebut dibuat pada 25 Juli lalu pasca ribut-ribut soal pungli yang dilakukan oknum pelaku wisata di lokasi yang sama awal bulan lalu.

Usai polemik itu, pemerintah daerah dengan pihak terkait juga telah menghasilkan keputusan jika penarikan dan pengelolaan wisata di daerah tersebut nantinya akan dinaungi oleh peraturan desa sebagai payung hukum.

Mengacu pada UU Desa, penarikan diperbolehkan pada aset desa yang dikelola menjadi tempat wisata. Hal ini telah disepakati dengan pertemuan langsung antara sejumlah pihak terkait.

Karena itu, sembari menunggu proses adanya perdes, Sudarningsih mengatakan tidak boleh ada pemaksaan apapun antara pelaku wisata kepada wisatawan. Harga yang ditawarkan juga ditegaskan harus tetap rasional dengan sesuai kesepakatan dua pihak. Cara ini diharapkan bisa terus menjaga kualitas serta citra wisata yang kini menjadi roda ekonomi warga Merapi ini.