Lagi, Megawati Singgung Presiden Jokowi soal Kementerian

Megawati mengingatkan Presiden Jokowi agar memegang komando kerja penanganan bencana.

 Megawati Soekarnoputri (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki)

SOLOPOS.COM - Megawati Soekarnoputri (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki)

Solopos.com, JAKARTA–Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini terkait penanganan bencana.

Menurut Megawati, dalam banyak penanganan bencana  para kepala daerah dan kementerian tidak saling terkoneksi.

Karena itu, dirinya mengingatkan Presiden Jokowi agar memegang komando kerja penanganan bencana.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini, persoalannya adalah extraordinary (kejadian luar biasa),” kata Megawati saat menyampaikan pidatonya di acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP, dari Kantor Pusat PDIP di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8/2021).

Satu Sinergi

Presiden kelima RI ini pun melihat peran semua pihak dalam menangani bencana penting.

Artinya tercipta satu sinergi dan koneksitas antara satu dengan yang lain, terlebih antara jajaran pemerintah dan kementerian.

“Saya sudah minta izin kepada Pak Presiden, ini semua harus bergerak bersama. Kita harus bergotong royong, tidak bisa memilah-milah. Oh, ini bukan kerjaan saya, tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi, tidak bisa begitu. Karena yang ditolong jiwa manusia,” ungkap Megawati.

Baca Juga: Dampingi Puan Maharani di Solo, Bambang Pacul Singgung Tata Krama PDIP, Sindir Ganjar?

Tak hanya soal bencana, Megawati juga menyinggung tentang pernyataan Presiden AS Joe Biden bahwa Jakarta akan tenggelam dalam beberapa waktu ke depan.

“Spesifik, loh, dia bilang Indonesia kalau tidak ini, dia bilang akan tenggelam 10 tahun lagi. Apa enggak garuk-garuk kepala. Apakah yang harus kita lakukan?” kata Megawati.

Megawati mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo mengenai pernyataan Joe Biden itu.

Ia menyatakan, daratan Jakarta sebenarnya tidak tenggelam. Hanya muka air laut terus meninggi sehingga membuat daratan Jakarta tertutup.

Hal itu terjadi juga akibat penyedotan air tanah yang berlebihan, hingga dimasuki oleh air laut yang meningkat.

Harus Diubah

“Mengatasinya ini harus diukur, diubah. Saya bicara ke Presiden, bapak ngomong new normal akibat pandemi ini. Saya kira kita juga akan masuk ke dalam sebuah tatanan new normal, antara lain bidang apa? Ya mengikuti bencana-bencana ini,” kata Megawati.

Putri Bung Karno itu juga mengatakan sudah sejak menjadi Wakil Presiden RI, terus membicarakan isu lingkungan di Indonesia.

Sebab Indonesia adalah negara kepulauan, bukan benua. Dan situasi pemanasan global memperburuk situasi.

“Sekarang kita lihat di TV, yang namanya China banyak sekali mengalami banjir, Eropa mulai seperti itu. Itu bukan karena, hanya akibat sungai meluap, tetapi ketika sungai meluap, air laut itu naik. Jadi air sungai tidak bisa ke muara,” jelas putri sulung Presiden ke-1 RI, Sukarno itu.

 

 

Berita Terkait

Espos Premium

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

Berita Terkini

Bom Waktu China Itu Bernama Evergrande

Evergrande adalah raksasa perusahaan real estat China yang paling terbebani utang saat ini.

Surat Terbuka Brigjen Junior ke Kapolri Berujung Pemeriksaan Puspomad

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan surat terbuka itu.

Geger Jenderal TNI Bela Tentara yang Lindungi Warga dalam Konflik Lahan

Brigjen Junior mengatakan siap bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya.

Diserang PSI, Anies Baswedan Disebut Pura-Pura Peduli Rakyat

Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

Penggabungan Gojek dan Tokopedia Diusut KPPU, Adakah Monopoli Bisnis?

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta jangan sampai terjadi monopoli bisnis dari hasil merger Gojek-Tokopedia.

Ganjar Pranowo: Soal Capres Urusan Bu Mega

Perihal pelarangan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Seberapa Menguntungkan?

Diperkirakan potensi pengurangan konsumsi BBM-nya bisa sampai 6 juta kiloliter di 2030

Dililit Utang Rp4.275 Triliun, Evergrande Juga Meminjam Uang ke Karyawan

Pembeli rumah dan karyawan memadati lobi kantor Evergrande pekan lalu dan meminta uang mereka kembali.

Perusahaan Properti China Bangkrut Picu Kekhawatiran Ekonomi Global

Ketakutan akan kebangkrutan Evergrande mengarah pada kekhawatiran tentang momen Lehman Brothers di seluruh kawasan

Selamat Jalan Prof Sahetapy, Pakar Hukum Perumus Rancangan KUHP

Dia pernah tercatat sebagai anggota tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro Prof. Soedarto pada 1964.

Update Covid-19 Indonesia: Hari Ini Kasus Covid-19 Tambah 3.263

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus 4.195.958 orang.

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

PPKM Makin Longgar, Jangan Buru-Buru "Balas Dendam" Berwisata!

Pelonggaran kegiatan seusai pembatasan ketat berbulan-bulan demi menurunkan penularan Covid-19 memicu munculnya revenge travel atau revenge tourism atau biasa disebut wisata balas dendam. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan selama revenge travel menjadi kunci mencegah lonjakan kasus berikutnya. Revenge travel terjadi ketika masyarakat merasa haus mendapatkan hiburan atau refreshing setelah pengetatan aktivitas di rumah saja dalam periode yang lama.

Akui Dukung Gibran Jadi Wali Kota Solo, Kaesang: Biar Bisnisnya Bisa Saya Ambil

Kaesang mengaku kini memegang bisnis bapaknya, Jokowi. Ia juga sering mengirim makanan ke Istana lewa Gofood.

Diwawancara Deddy Corbuzier, Kaesang Mengaku Tertarik Terjun di Politik, Tapi..

Kaesang Pangarep mengaku kasihan dengan gaji kakaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengaku bisa membeli pabrik ayahnya secara tunai sekarang juga.

Nyaris 20.000 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN ke KPK, Mendagri Tito Termasuk

KPK mengungkapkan masih ada nyaris 20.000 pejabat pemerintah yang belum menyerahkan LHKPN dari total 377.344 wajib lapor.