Lagi, Megawati Singgung Presiden Jokowi soal Kementerian

Megawati mengingatkan Presiden Jokowi agar memegang komando kerja penanganan bencana.

 Megawati Soekarnoputri (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki)

SOLOPOS.COM - Megawati Soekarnoputri (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki)

Solopos.com, JAKARTA–Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini terkait penanganan bencana.

Menurut Megawati, dalam banyak penanganan bencana  para kepala daerah dan kementerian tidak saling terkoneksi.

Karena itu, dirinya mengingatkan Presiden Jokowi agar memegang komando kerja penanganan bencana.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini, persoalannya adalah extraordinary (kejadian luar biasa),” kata Megawati saat menyampaikan pidatonya di acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP, dari Kantor Pusat PDIP di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8/2021).

Satu Sinergi

Presiden kelima RI ini pun melihat peran semua pihak dalam menangani bencana penting.

Artinya tercipta satu sinergi dan koneksitas antara satu dengan yang lain, terlebih antara jajaran pemerintah dan kementerian.

“Saya sudah minta izin kepada Pak Presiden, ini semua harus bergerak bersama. Kita harus bergotong royong, tidak bisa memilah-milah. Oh, ini bukan kerjaan saya, tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi, tidak bisa begitu. Karena yang ditolong jiwa manusia,” ungkap Megawati.

Baca Juga: Dampingi Puan Maharani di Solo, Bambang Pacul Singgung Tata Krama PDIP, Sindir Ganjar?

Tak hanya soal bencana, Megawati juga menyinggung tentang pernyataan Presiden AS Joe Biden bahwa Jakarta akan tenggelam dalam beberapa waktu ke depan.

“Spesifik, loh, dia bilang Indonesia kalau tidak ini, dia bilang akan tenggelam 10 tahun lagi. Apa enggak garuk-garuk kepala. Apakah yang harus kita lakukan?” kata Megawati.

Megawati mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo mengenai pernyataan Joe Biden itu.

Ia menyatakan, daratan Jakarta sebenarnya tidak tenggelam. Hanya muka air laut terus meninggi sehingga membuat daratan Jakarta tertutup.

Hal itu terjadi juga akibat penyedotan air tanah yang berlebihan, hingga dimasuki oleh air laut yang meningkat.

Harus Diubah

“Mengatasinya ini harus diukur, diubah. Saya bicara ke Presiden, bapak ngomong new normal akibat pandemi ini. Saya kira kita juga akan masuk ke dalam sebuah tatanan new normal, antara lain bidang apa? Ya mengikuti bencana-bencana ini,” kata Megawati.

Putri Bung Karno itu juga mengatakan sudah sejak menjadi Wakil Presiden RI, terus membicarakan isu lingkungan di Indonesia.

Sebab Indonesia adalah negara kepulauan, bukan benua. Dan situasi pemanasan global memperburuk situasi.

“Sekarang kita lihat di TV, yang namanya China banyak sekali mengalami banjir, Eropa mulai seperti itu. Itu bukan karena, hanya akibat sungai meluap, tetapi ketika sungai meluap, air laut itu naik. Jadi air sungai tidak bisa ke muara,” jelas putri sulung Presiden ke-1 RI, Sukarno itu.

 

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.

Luhut Juga Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp100 Miliar, Pengacara: Tidak Bermartabat!

Selain melaporkan ke polisi, Luhut Pandjaitan juga mengugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti senilai Rp100 miliar.

Nyalakan Lampu, Kaki Remaja Ini Tiba-Tiba Sakit, Ternyata Ada Peluru Nancap

Seorang siswi SMK di Palangkaraya tertembak paha kanannya akibat peluru nyasar. Diduga ada oknum anggota kepolisian yang lalai sehingga menyebabkan remaja 16 tahun itu tertembak.

Diperiksa 10 Jam, Irjen Napoleon Langsung Diisolasi Penyidik Bareskrim

Irjen Napoleon Bonaparte diisolasi penyidik Bareskrim Polri setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece.

Laporkan Sendiri Haris Azhar dan Fatia, Luhut Datangi Polda Metro Jaya

Luhut Binsar Pandjaitan datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan fitnah yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

KSP Moeldoko Tolak Pembubaran KASN, Ini Alasannya

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan untuk fungsi pengawasan ASN.

90 Siswa SMPN Purbalingga Terpapar Covid-19, Kominfo Sebar SMS Peringatan

Kemenkominfo menyebarkan SMS berisi peringataan soal PTM tatap muka yang harus mengedepankan keselamatan siswa. Tanggung jawab ada di pihak sekolah dan orang tua.

Baru 3 Bulan Menjabat, Bupati Koltim Andi Merya Ditangkap KPK

Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya, ditangkap dalam OTT KPK. Diduga terkait penyelewengan dana bantuan BNPB.

Dubes RI Bahas Potensi Ekonomi Afghanistan di SDS IAI Tazkia

Kampus pendidikan keuangan syariah IAI Tazkia menggelar Agenda Grand Opening Student Dynamic Session (SDS) 2021/2022.

Round Up: Sengketa Lahan Warga vs Citraland Berujung Viralnya Surat Terbuka Brigjen Junior

Surat terbuka Brigen Junior Tumilaar kepada Kapolri yang meminta agar Babinsa di Manado tidak dipanggil polisi terkiat sengketa lahan warga dengan PT Ciputra Internasional menjadi masalah pelik.