Lagi Dilelang, Mal Pelayanan Publik Karanganyar Didesain Serupa Kafe
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, (kiri), didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi, menunjukkan surat komitmen penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (2/3/2021). (Istimewa-dok. Pemkab Karanganyar)

Solopos.com, KARANGANYAR -- Gedung mal pelayanan publik atau MPP Kabupaten Karanganyar senilai Rp4,8 miliar akan didesain menyerupai warung kopi atau kafe yang nyaman untuk menongkrong.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sedang melelang pekerjaan pembangunan gedung mal pelayanan publik. Data yang dihimpun Solopos.com dari website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar, lelang tersebut bernama belanja pembangunan gedung MPP.

Pada kolom tender muncul notifikasi tender ulang. Sistem pengadaan melalui tender dengan pascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Nilai paket Rp4,8 miliar. Pada website tersebut tertera 98 peserta ambil bagian dalam tender.

Baca juga: 10 Berita Terpopuler : Bos Baru Persis Solo - Pabrik Garmen Sragen Butuh 1.000 Tenaga Kerja

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, membenarkan sudah melelang pembangunan gedung MPP Kabupaten Karanganyar.

"Secara anggaran sudah kami alokasikan untuk membangun gedung MPP. Kurang lebih Rp5 miliar. Itu sudah cukup bisa segera operasional nanti," ujar Bupati saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (3/3/2021).

Bupati berharap MPP bisa mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pertengahan tahun 2021. Dana Rp5 miliar tersebut dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Bupati optimistis dana tersebut cukup untuk membangun gedung.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: 4 Maret 1665, Perang Inggris-Belanda II Meletus

"Desain kantor cukup kekinian, milenial. Seperti kafe, warung kopi yang biasa untuk menongkrong. [Dana] hampir Rp5 miliar itu untuk gedung dan ada sarana prasarana. Nanti kami tinjau lagi untuk disempurnakan. Nanti kan pasti akan ada tambahan. [Dana] segitu kan belum termasuk penataan lingkungan," jelas dia.

Dukungan Finansial

Saat ditanya dukungan finansial dari pemerintah pusat untuk membangun gedung MPP, Bupati hanya terkekeh. Dia mengaku tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.

Bupati menyampaikan pembangunan gedung dibebankan kepada kabupaten.

"Kami konsisten akan terus melaksanakan pembangunan MPP. Itu komitmen kami. Bagaimanapun juga MPP akan menguntungkan dan memudahkan masyarakat karena pelayanan menjadi satu lokasi. Istilahnya mendekatkan jarak," ungkapnya.

Baca juga: Manchester United Kontra Crystal Palace Berakhir Tanpa Gol

Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Selasa (2/3/2021), pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Jakarta.

Sebanyak 38 orang kepala daerah, salah satunya Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menghadiri acara tersebut. Dia menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi, menyampaikan penandatanganan komitmen itu sebagai salah satu wujud keseriusan kepala daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik.

Baca juga: Aturan Longgar, Trafik Pengunjung Mal di Solo Melonjak

"Penandatanganan ini komitmen awal pembangunan MPP di masing-masing daerah. MPP akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional," ungkap dia saat dihubungi Solopos.com, Rabu.

Daya Saing Investasi

Timo, sapaan akrabnya, membagikan siran pers kegiatan tersebut. Selain penandatanganan komitmen penyelenggaraan mal pelayanan publik, 38 kepala daerah itu juga mengikuti sharing pengetahuan dan pengalaman melibatkan nara sumber tertentu. Isi materi yakni tantangan perekonomian global, daya saing investasi Indonesia, dan best practice penyelenggaraan MPP.

"Masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal di beberapa tempat. Administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat. MPP setidaknya harus mendukung kegiatan pemerintah dari sisi ekonomi, yakni mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional," ujar Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Rabu.

Tjahjo juga menekankan pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen kuat dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum bangkit dari krisis. Salah satunya melalui perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik.

Baca juga: Ini Alasan Ganjar Desak UGM Percepat Produksi Massal Genose C19



Berita Terkini Lainnya








Kolom