KURS RUPIAH : Ini Gambaran Paket Ekonomi Pemerintah untuk Topang Rupiah

Kurs rupiah yang anjlok membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro belum mau banyak mengungkapkan paket kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menopang stabilitas nilai tukar (kurs) rupiah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Pokoknya ada paket. Paketnya masih terbungkus rapi, jadi harus diraba-raba dulu. Tax holiday bagian dari itu, tapi kan sudah kita persiapkan dari lama,” ujar Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/8/2015).

Menurut Bambang Brodjonegoro, paket kebijakan tersebut dibuat untuk menambah pasokan devisa sekaligus menjaga stabilitas ekonomi secara makro. “Termasuk perhatikan daya beli masyarakat. Kita siapkan dulu paketnya,” imbuhnya.

Menkeu menambahkan paket kebijakan tersebut merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan sektor rill dari kementerian terkait.

Dalam rapat yang digelar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), hadir pula Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Seusai rapat tersebut, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Jokowi sudah meminta menterinya menyiapkan paket kebijakan besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. “Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang harus sudah keluar pekan depan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Darmin Nasution menuturkan paket kebijakan ekonomi yang disiapkan tersebut menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, tax holiday, beberapa kebijakan baru untuk memperlancar kegiatan ekonomi di dalam negeri, serta mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menilai tantangan perekonomian akan dapat dilewati apabila lembaga-lembaga negara, pemerintah, BI, OJK dan lembaga lain mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan kredibel.

“Kebijakan-kebijakan itu adalah hasil koordinasi pemerintah, BI dan sektor riil. Yang penting kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat waktu dan terukur,” pungkasnya.