Harianjogja.com, JOGJA – Yayasan Pendidikan Katolik menilai pemerintah sangat tidak siap dalam mengaplikasikan kurikulum itu. Akibatnya, sekolah kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran untuk siswa.
Ketua Asosiasi Sekolah Josuit Indonesia, Baskoro Puji Nugroho menyampaikan penerapan Kurikulum 2013 tidak diimbangi dengan persiapan matang pemerintah untuk menerapkannya secara nyata di institusi pendidikan. Dia menganggap, pemerintah asal-asalan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebagai contoh, kata dia, fakta mengenai pendistribusian buku belajar pegangan kurikulum untuk siswa yang tidak jelas. Adapun tahun ajaran baru sudah berjalan sebulan lamanya. Selain itu, baru 60% guru yang sudah diberikan pembekalan untuk menyampaikan kurikulum terbaru.
“Maka dari itu lebih baik penerapan kurikulum 2013 ini disetop saja. Penerapan kembali dilakukan jika pemerintah sudah benar-benar siap merealisasikannya di sekolah-sekolah,” ujarnya di sela-sela acara Konferensi Sekolah Katolik Indonesia yang berlangsung di Universitas Sanata Dharma (USD), Jumat (15/8/2014).
Menurut dia, akan lebih efisien jika penerapan Kompetensi Dasar Satuan Pendidikan (KDSP) kembali diberlakukan. Setidaknya, sampai pemerintah memiliki kematangan konsep dalam memberlakukan kurikulum paling anyar itu.
Semua yang terjadi serba timpang tindih ini, tambahnya, menghambat pembelajaran yang disampaikan. Imbasnya, kompetensi yang ingin dicapai dari kurikulum terbaru sulit tercapai. Bahkan justru lebih buruk dari yang terjadi sebelumnya.
“Sekali lagi, kurikulum ini ditujukan untuk murid. Sebenarnya cakupan-cakupan dalam kurikulum ini bagus, sangat mendalam. Kesalahannya hanya berada pada ketidakseriusan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menerapkannya,” paparnya lebih lanjut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
