KURIKULUM 2013 : Sekolah-Sekolah di Gunungkidul Siap Terapkan, Tapi Pilih Tunda

Kurikulum 2013 siap diterapkan oleh sekolah-sekolah di Gunungkidul, namun mereka memilih menunda menerapkannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Sejumlah daerah di DIY telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan Kurikulum 2013 (K13) di seluruh sekolah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Namun langkah ini tidak diikuti oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, karena lebih memilih mengikuti aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengakui secara kesiapkan, seluruh sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan sudah siap melaksankan K13. Namun upaya tesebut tidak dilakukan, karena beberapa pertimbangan.

Adapun pertimbangan tersebut antara lain, dinas lebih memilih mengikuti instruksi menteri, dengan kuota tambahan sekolah yang menggunakan K13 sebanyak 25% setiap tahunnya.

Sedang pertimbangan lain, kata Bahron, dinas tidak mau ada polemik terhadap model dalam kegiatan belajar mengajar yang akan diterapkan.

Menurut dia, pengalaman beberapa tahun lalu jadi pelajaran. Saat itu, sekolah diminta menerapkan kurikulum tersebut, namun saat ada pergantian tampuk pemerintahan dari Presiden SBY ke Jokowi, yang diikuti oleh pergantian menteri muncul peraturan bahwa pelaksanaan K13 dilakukan bertahap.

“Kita sebenarnya siap, tapi lebih baik mengikuti aturan menteri saja sehingga tidak ada potensi polemic yang muncul,” kata Bahron kepada Harianjogja.com, Rabu (20/7/2016).

Dia mengakui, konsekuensi dari pengajuan seluruh sekolah menggunakan K13 akan berdampak terhadap pembiayaan, di mana selain tambahan 25% yang dicanangkan, maka sekolah yang berinisiatif menggunakan kurikulum baru pembiayaan tidak akan ditanggung pemerintah dan diharuskan melakukan pembiayaan sendiri.

Namun bagi Bahron, hal ini bukan masalah karena pada prisipnya sekolah di Gunungkidul juga siap.

“Meski demikian, kita manut aturan saja. lagian kalau kita ngotot menerapkan di seluruh sekolah dan menteri tidak memberikan persetujuan malah jadi repot nantinya,” ungkap mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah ini.

Disingung mengenai jumlah sekolah yang menggunakan K13, Bahron mengakui ada tambahan jika dibandingkan dengan penerapan di tahun ajaran 2015-2016. “Kan ada tambahan 25%, jadi jelas ada tambahan. Untuk jumlah pasti bisa ke masing-masing bidang yang tau lebih detail,” ungkapnya.