KURIKULUM 2013 : MPPS Desak Kemendikbud Tunda Penerapan Kurikulum 2013

SOLO — Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Solo (MPPS) mendesak Kurikulum 2013 tidak diterapkan pada Tahun Ajaran (TA) 2013/2014. Pasalnya, hingga saat ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih berupa draf dan perlu disempurnakan.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang aktivis MPPS, Pardoyo, kepada wartawan di gedung Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Senin (22/4/2013). Sebelumnya, pada 28 Maret, dia menjadi wakil MPPS untuk menghadiri rapat koordinasi penyamaan visi misi aktivis peduli pendidikan daerah dan pusat yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni mengenai Kurikulum 2013.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Akhir 2012 sebenarnya Kurikulum 2013 sudah diuji publik, tetapi masukan dari masyarakat itu masih di tampung dan hasil penggodokannya itu belum keluar,” kata Pardoyo. Dia menegaskan Kurikulum 2013 belum disahkan, padahal pemerintah berencana menerapkannya pada TA depan.

“Jika diberlakukan TA depan, itu terlalu tergesa-gesa. Sosialisasi saja baru menampung masukan,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan nasib anak didik bangsa harus benar-benar dipikirkan secara matang. Dalam rapat koordinasi itu, lanjutnya, MPPS menekankan pada penundaan Kurikulum 2013 karena masih adanya perisiapan yang belum lengkap.

Secara garis besar, Pardoyo mengatakan hasil rapat koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu di antaranya menolak penerapan Kurikulum 2013 karena proses perumusan yang kurang terencana dan terburu-buru. Mekanisme perubahan Kurikulum 2013 juga tidak mengacu pada standar nasional pendidikan. Selain itu, pemerintah juga dinilai belum melakukan evaluasi penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan mulai 2006.

Dalam Kurikulum 2013, lanjutnya, juga cenderung mematikan kreatvitas guru, sebab guru hanya menerima silabus tanpa bisa memikirkan konten lokal. Selain itu, penyusunan Kurikulum 2013 merupakan proyek pemborosan anggaran negara. Apalagi, hingga saat ini buku tentang kurikulum yang baru itu juga belum diterbitkan.

Pardoyo mengungkapkan hasil rapat koordinasi itu menuntut pemerintah supaya menelaah kembali keberadaan Kurikulum 2013, mengembalikan orientasi pendidikan pada amanah konstitusi, bukan pada selera kebutuhan pasar.

Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, berpendapat perubahan kurikulum sebenarnya adalah upaya untuk menuju perbaikan pendidikan.

“Kurikulum itu ibarat senjata. Jika kurikulum yang baru itu mau diterapkan, orang yang megang senjata [guru] itu harus disiapkan supaya tidak salah,” kata Ichwan kepada wartawan di DPKS, Senin.