Boyolali (Solopos.com)--Pemkab Boyolali tengah melakukan penataan terkait PNS di lingkup Kabupaten Boyolali. Pasalnya, kekurangan PNS dibarengi dengan adanya moratorium memaksa Pemkab untuk melakukan penataan lebih cermat.
“Kami tengah melakukan penataan PNS. Memang, ada penumpukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Kami pun tengah mengkajinya berdasarkan ukuran beban kerja,” ujar Wakil Bupati Boyolali, Agus Purmanto saat ditemui wartawan akhir pekan kemarin.
Diakui, penataan ini tidaklah mudah. Terlebih untuk beberapa SKPD baru yang akan ada mulai Januari tahun depan. Namun, penataan disesuaikan dengan beban kerja juga tidak bisa serta merta dilakukan. Sebab, Pemkab harus melakukannya dengan selektif.
Agus mencontohkan di bidang pendidikan yaitu tenaga pengajar. Dinas terkait melalui unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan di Boyolali tengah melakukan penataan terkait dengan sekolah yang kekurangan guru. Meskipun demikian, tidak bisa langsung memutuskan untuk regrouping sekolah. Langkah ini harus dilakukan bukan hanya tergantung pada jumlah murid saja melainkan jauh dekatnya lokasi sekolah dengan tempat tinggal.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Sumantri mengatakan penataan PNS ini harus dilakukan secara komprehensif. Moratorium PNS yang bergulir dua tahun mendatang praktis membuat kekurangan pegawai di sejumlah instansi di Pemkab Boyolali. Pihaknya pun tengah melakukan perhitungan kebutuhan PNS di Boyolali. Diharapkan, dengan dihitungnya jumlah kebutuhan ini bisa dilakukan penataan dengan pemerataan penempatan pegawai.
(rid)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
