BOYOLALI—Pemkab Boyolali tengah melakukan penataan PNS di lingkup Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Pasalnya, kekurangan PNS yang dibarengi dengan adanya moratorium, memaksa Pemkab untuk melakukan penataan lebih cermat.
“Kami tengah melakukan penataan PNS. Memang, ada penumpukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Kami pun tengah mengkajinya berdasarkan ukuran beban kerja,” ujar Wakil Bupati Boyolali, Agus Purmanto saat ditemui wartawan akhir pekan lalu.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Menurut dia, penataan ini tidaklah mudah. Terlebih untuk beberapa SKPD baru yang akan ada mulai Januari tahun depan. Namun, penataan disesuaikan dengan beban kerja juga tidak bisa serta merta dilakukan. Sebab, Pemkab harus melakukannya dengan selektif.
Agus mencontohkan di bidang pendidikan yaitu tenaga pengajar misalnya, dinas terkait melaui unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan di Boyolali tengah melakukan penataan terkait dengan sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
Meskipun demikian, kata dia, Pemkab tidak bisa langsung memutuskan untuk regrouping sekolah.
“Misalnya sekolah yang berada di daerah seperti lereng Merapi, Selo. Meski muridnya mungkin sedikit namun letak sekolah dan tempat tinggal yang jauh jadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Sumantri mengatakan, penataan PNS ini harus dilakukan secara komprehensif. Moratorium PNS yang bergulir dua tahun mendatang praktis membuat kekurangan pegawai di sejumlah instansi di Pemkab Boyolali.
“Padahal setiap bulan jumlah yang pensiun cukup banyak. Biar pelayanan terhadap masyarakat tetap optimal, kita harus cermat menata pegawai ini,” jelasnya.(JIBI/SOLOPOS/rid)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
