SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, tengah memberikan penjelasan tentang permasalahan penyaluran pupuk kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Senin (28/11/2022). (Solopos.com/Muhammad Diky Praditia)

Solopos.com, WONOGIRI — Penyaluran pupuk bersubsidi di Wonogiri masih ditemukan sejumlah kendala. Kendala itu di antaranya petani tidak memiliki kartu tani, kartu tani tidak aktif, atau kuota pupuk pada kartu tani dinyatakan kosong sehingga menghambat penebusan pupuk bersubsidi.

Sejumlah permasalahan itu diutarakan para petani Wonogiri kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek dalam acara Penyerahan Bantuan Alsintan 2022 dan Koordinasi Pupuk Bersubsidi 2022-2023 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (28/11/2022). 

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua Gabungan Kelompok Tani Manunggal, Kecamatan Giritontro, Tugiyan, mengatakan sejumlah petani mengeluhkan kartu tani mereka tidak memiliki kuota alokasi pupuk bersubsidi. Padahal, mereka belum menebus pupuk bersubsidi di kios pupuk lengkap (KPL) sehingga mereka harus menebus pupuk bersubsidi secara manual menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

“Meski begitu, kadang petani yang sudah membawa KTP tetap tidak bisa menebus pupuk bersubsidi karena ternyata nomor KTP itu belum tercantum dalam RDKK [rencana definitif kebutuhan kelompok]. Ini yang buat kami bingung,” kata Tugiyan.

Hal yang sama diungkapkan petani asal Kecamatan Kismantoro, Tukiran. Dia menyebut di Kismantoro tidak ada kelangkaan atau kekurangan pupuk. Hanya, beberapa petani menemui kendala, yaitu kartu tani tidak memiliki kuota alokasi pupuk subsidi. 

Baca juga: Luapan Sungai Wiroko Genangi 5 Ha Sawah di Bulurejo Wonogiri, Petani Merugi

Petani lain yang juga dari Kismantoro, Sutrisno, mengatakan kerap dijumpai KPL yang menyediakan pupuk bersubsidi justru tidak tepat pada waktunya. Dia mencontohkan, saat musim kemarau atau tidak sedang dalam masa tanam (MT), pupuk subsidi tersedia di KPL. Sedangkan saat MT pupuk subsidi justru tidak tersedia.

Sepanjang permasalahan kartu tani belum dapat diselesaikan, kejadian itu bakal terulang pada tahun-tahun selanjutnya dan berpotensi lebih luas. Sebab pada 2023 mendatang, semua penebusan pupuk bersubsidi sudah harus menggunakan kartu tani. Hal itu jelas akan merugikan petani.

Bupati Wonogiri, Jekek, menilai kartu tani yang kuotanya kosong itu biasanya disebabkan petani mengambil alokasi pupuk secara berlebihan, tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya, pupuk bersubsidi yang semula untuk alokasi MT II dihabiskan pada MT I.

Begitu juga pada MT II, petani mengambil alokasi pupuk subsidi untuk jatah MT III. Dengan begitu, pada MT III kuota pupuk subsidi petani sudah kosong.

Baca Juga: Sempat Anjlok Rp1.900/Kg, Petani di Wonogiri Yakin Harga Porang Kembali Meroket

“Ada faktor lain, misalnya karena kesalahan atau error pada sistemnya. Kalau sudah begitu, tentu kami enggak bisa menyalahkan petani. Itu nanti ranahnya Bank BRI sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab karena mereka sebagai bank yang mencetak kartu tani,” kata Jekek saat ditemui Solopos.com selepas acara.

Solusinya, lanjut Jekek, petani yang bermasalah pada kartu tani tetap dapat menebus pupuk subsidi dengan cara manual. Mereka cukup membawa KTP atau KK yang terdaftar dalam RDKK kepada KPL. Selanjutnya dikonfirmasikan kepada Bank BRI untuk dilakukan pembenahan masalah pada kartu tani tersebut.

“Hal semacam itu bisa terjadi karena nama yang ada pada KTP dan kartu tani berbeda. Misalnya di KTP tertulis Soekarno dan kartu tani Sukarno. Kalau ada seperti itu tinggal panggil BRI saja, selesai,” kata dia.

Menyoal ketersediaan pupuk yang tidak tepat pada waktunya, hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Menurut Jekek, penyaluran pupuk subsidi sudah disesuaikan dengan MT pada daerah masing-masing.

Baca Juga: Sakjose, Produksi Jagung Petani Jateng Terbesar Kedua di Indonesia

“Jika itu terjadi, bisa jadi ada penyelewengan. Kalau ada hal semacam itu, segera laporkan kepada kami. Tidak hanya izin KPL-nya dicabut, tapi akan saya bawa langsung ke kepolisian,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menjelaskan alokasi pupuk subsidi urea dan NPK 2022 masing-masing sebanyak 26.179 ton dan 23.205 ton.

Sementara per 25 Desember 2022, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing sebesar 23.164 ton dan 19.970 ton. Sehingga sisa alokasi pupuk subsidi urea sebanyak 3.014 ton dan NPK 3.234 ton.

“Semua wilayah di Wonogiri masih ada sisa alokasi pupuk bersubsidi kecuali Kecamatan Paranggupito,” kata Baroto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya