KUNKER PEJABAT : Studi Banding DPRD Sukoharjo ke Bali Panen Kritik

Solopos.com, SUKOHARJO--Kegiatan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) 45 anggota DPRD Sukoharjo ke Pulau Dewata, Bali, selama empat hari tiga malam, menuai kritikan masyarakat.

Warga menilai kegiatan kunker yang dimulai Rabu (19/2/2014) ini tidak tepat dari segi waktu dan urgensi-nya. Seperti disampaikan warga Banaran RT 003/RW 009 Kelurahan Banmati, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Tri Susilo, saat dihubungi solopos.com, Selasa (18/2/2014) siang.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Studi banding seperti ini bisa disebut juga jalan-jalan. Sebab bisa jadi agenda detailnya tidak jelas. Di samping itu, dilihat dari segi momentum jelas tidak pas. Dalam situasi bencana sperti ini seharusnya wakil rakyat terjun membantu warga, malah ke Bali,” paparnya.

Pemuda yang biasa dipanggil Ilo tersebut juga mempertanyakan tindak lanjut dari kegiatan studi banding. Sebab kegiatan tersebut dilakukan mendekati agenda Pemilu Legislatif. “Saya secara pribadi berharap anggota DPRD bisa lebih bijak memutuskan,” pungkas dia.

Kritikan terhadap kegiatan studi banding 45 anggota DPRD Sukoharjo juga datang dari pengamat politik Universitas Veteran Bangun Nusantara (Bantara) Sukoharjo, Suyahman. Menurut dia sangat tidak tepat melakukan kunker dalam situasi bencana seperti sekarang.

Apalagi masa jabatan 45 anggota DPRD tersebut tinggal menghitung hari. Artinya, Suyahman menjelaskan, tindak lanjut dari kegiatan studi banding tersebut patut dipertanyakan. “Dengan masa tugas yang tinggal dua bulan, hasil studi banding nanti untuk apa?” sindirnya.

Suyahman menilai seharusnya 45 anggota DPRD fokus menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai di akhir masa jabatan. Salah satu yang urgent dan telah menyita perhatian publik selama setahun terakhir adalah mangkraknya proyek Pasar Ir. Soekarno.

Situasi tersebut telah membuat lebih dari 1.000 pedagang pasar kelimpungan. Pendapat senada disampaikan Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS), Fajar Purwanto. Dia menyayangkan kegiatan kunker DPRD ditengah kondisi pedagang yang memprihatinkan.

“Selama lebih dari setahun nasib kami terombang-ambing tidak jelas. Tapi mengapa anggota DPRD kunker ke Bali? Apa mereka tidak mendengar jeritan hati pedagang? Kok tega-teganya kunker ke Bali. Padahal uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, uang kami,” sesalnya.

Wanto panggilan akrabnya, berharap para wakil rakyat bisa melihat secara objektif persoalan yang terjadi di Kota Makmur. Sehingga bisa bijak dalam mengambil keputusan strategis.