KUNKER ke LUAR NEGERI: Jadi Ajang 'Plesiran', Kunker Harus Dihentikan!

(detik)

JAKARTA–Meski menuai kritik publik, kunjungan anggota DPR ke luar negeri tetap dilakukan. Dewan beralasan kunjungan penting salah satunya untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyebut kunker ke luar negeri adalah bentuk pemborosan anggaran negara.

“Sebab agenda studi banding telah menyimpang dari hakikat dan tujuannya. Semangat anggota dewan ke luar negri lebih pada upaya mengejar dan menambah koleksi touring menggunakan uang rakyat,” kata Roy, Jumat (7/9/2012).

Roy memaparkan sejumlah alasan mengapa kunker harus segera dihentikan. Pertama menyoal efektifitas dan efisiensi anggaran. “Ramai-ramai berangkat ke luar negeri sangat tidak efektif, bahkan menjadi sia-sia,” ujarnya.

Negara tujuan yang dikunjungi kerap “salah alamat” alias tidak sesuai dengan studi banding terkait penyusunan RUU. Belum lagi kendala bahasa termasuk pengusaan substansi studi banding.

“Akhirnya kunjungan tidak memberikan hasil yang berarti sehingga waktu mereka selama di luar negeri banyak yang terbuang,” imbuhnya.

Kedua, anggota dewan sebut Roy harus memanfaatkan cara lain dalam mencari masukan untuk penyusunan RUU. “Mengapa DPR dalam membahas sebuah RUU atau menginisiasi RUU tidak memberikan porsi yang lebih banyak untuk mendengar aspirasi publik, atau bekerja sama dengan ahli di kampus-kampus?” pungkasnya.

Cara lain yang bisa ditempuh anggota dewan yakni dengan mencari bahan terkait legislasi melalui kantor duta besar. “Atau melibatkan para calon doktor yang sedang belajar diluar negri yang dari sisi biaya lebih murah,” tuturnya.

Menurut dia, wacana penghentian sementara (moratorium) tidak jelas implementasinya. Pengusul wacana yakni Fraksi PKS harus merealisasikan wacana moratorium tersebut.

Sementara dari sisi pertanggungjawaban, komisi atau alat kelengkapan yang kunker ke luar negeri kerap tidak memberikan laporan hasil kunjungan. “Publik juga mempertanyakan minimnya akuntabilitas anggaran dan kunjungan studi banding. Mengapa laporan kunjungan sangat minim dipublikasi DPR? Terlebih soal penggunaan anggaran mereka selama di luar negeri,” katanya.

Karena itu, DPR diminta meningkatkan kualitas kelembagaan dengan menunjukkan kinerja optimal. “Segeralah bersolek diri,” kata Roy.