Solopos.com, SUKOHARJO--Sikap protes terhadap kegiatan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo ke Pulau Dewata, Bali, kian meluas.
Kegiatan kunker yang dijadwalkan berlangsung empat hari tiga malam dianggap telah menciderai hati rakyat. Seperti disampaikan Dosen Tata Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Didik G. Suharto, dihubungi solopos.com, Rabu (19/2/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia mempertanyakan efektivitas hasil kunker dalam masa jabatan anggota DPRD yang tinggal menghitung hari. “Akan ketahuan sejauh mana manfaat kunker. Yang jelas, buat apa [kunker] dalam situasi masa jabatan [anggota DPRD] yang tinggal hitungan hari,” katanya.
Didik menilai kegiatan kunker anggota DPRD Sukoharjo tidak memenuhi aspek prioritas saat ini. Maksudnya, dia menerangkan, aspek manfaat dari kegiatan tersebut patut dipertanyakan. “Di samping itu, dari sisi waktu, kunker DPRD kurang tepat,” sambung dia.
Didik mengatakan, seharusnya para wakil rakyat memikirkan kembali apa yang menjadi prioritas tugas mereka. “Kunker ini saya akui sudah terjadwal. Tapi tidak bisa serta merta dilakukan. Seharusnya kunker dilakukan dalam situasi masa tugas masih panjang,” urai dia.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS), Fajar Purwanto. Menurut dia saat ini pihaknya sedang menyusun rencana unjuk rasa di Kompleks DPRD Sukoharjo. “Sedang kami sharing-kan dengan kawan-kawan,” katanya.
Terpisah, Koordinator Yayasan Sehati Sukoharjo, Edi Supriyanto, menilai anggota DPRD Sukoharjo tidak mempunyai kepekaan sosial. Alasannya, kunker dilakukan dalam masa keprihatinan atas musibah letusan Gunung Kelud. “Mereka tidak peka terhadap kondisi lingkungan,” ujar dia.
Apalagi dia menuturkan, kunker dilakukan dalam situasi masa jabatan anggota DPRD yang tinggal hitungan hari. Dia mengimbau masyarakat Kota Makmur tidak memilih anggota DPRD yang berangkat ke Bali. “Seharusnya mereka membaur dengan warga bersihkan lingkungan,” sambung dia.
Pendapat serupa dikemukakan warga Desa Ndayu, Kecamatan Weru, Wibowo, saat ditemui Espos. Dia menyayangkan kegiatan kunker anggota DPRD di tengah situasi pascabencana letusan Gunung Kelud. Apalagi kegiatan bersih-bersih lingkungan oleh warga belum rampung.
Sedangkan Sekretaris DPRD Sukoharjo, Sriyono menjelaskan, anggota DPRD yang bertolak ke Bali tercatat 41 orang. Menurut dia, sebanyak empat legislator dilaporkan tidak mengikuti kunker lantaran sudah memiliki kegiatan masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan.
Empat legislator yang tidak bertolak ke Bali yakni Sri Harminingsih (FPDIP), Sri Prapti Mulyani (FPDIP), Dwi Jatmoko (FPDIP) dan Sumarno Budi Pranoto (Fraksi BPKN). Menurut Sriyono, Sri Harminingsih tidak berangkat karena menghadiri kegiatan wisuda anaknya.
Sedangkan Sri Prapti Mulyani dan Sumarno Budi Pranoto tengah menjalankan ibadah umrah. Sementara Dwi Jatmoko yang merupakan Ketua DPRD Sukoharjo dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan (sakit). “Empat orang ini tidak ikut ke Bali,” terang dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
