KUNKER DPRD: Empat Komisi Bergantian Pergi ke Luar Jawa

Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Andi Rambe)

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Informasi yang dihimpun Solopos.com di Gedung DPRD Klaten, Rabu (31/10/2012), kunker Komisi II dan III diselenggarakan pada Senin-Kamis (8-10/10/2012) lalu. Sementara kunker Komisi I dan IV diselenggarakan pada Senin-Kamis (29-31/10/2012). Daerah tujuan Kunker Komisi I adalah Balikpapan, Samarinda dan Kutai, sementara Komisi IV menyambangi Manado, Tomohon dan Minahasa. Khusus Komisi II dan Komisi III masing-masing menyambangi Manado dan Medan.

Kunker empat komisi menghabiskan dana sekitar Rp Rp470.250.000. Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten No 027/421/2011 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemkab Klaten 2012, disebutkan bahwa biaya kunker anggota DPRD ke luar Jawa setara dengan biaya Kunker pejabat eselon II atau staf ahli. Khusus kunker ke Indonesia bagian barat seperti Medan, masing-masing anggota DPRD mendapat bekal Rp6.400.000 selama empat hari. Sementara khusus kunjungan ke Indonesia bagian tengah seperti ke Balikpapan dan Samarinda, masing-masing anggota DPRD diberi bekal Rp6.300.000. Pesangon itu terdiri atas biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal.

Sementara biaya perjalanan pesawat ke luar Jawa pulang pergi dibayarkan sesuai dengan harga tiket. Jika harga tiket pesawat ke luar jawa itu diasumsikan senilai Rp3 juta, maka biaya yang dibutuhkan untuk kunker 50 anggota DPRD itu mencapai sekitar Rp470.250.000. “Biaya itu sangat besar. Namun selama ini manfaat kunker tidak bisa dirasakan masyarakat. Kunker tak ubahnya seperti pelesiran yang hanya bermanfaat untuk anggota DPRD,” kritik Ketua Perhimpunan Pemuda-Pemudi (Permadi) Klaten, Dwi Harjoko.

Sekretaris DPRD Klaten, Widya Sutrisna, membenarkan adanya Kunker DPRD ke luar Jawa secara bergiliran pada Oktober ini. Menurutnya, kunker tersebut merupakan kegiatan rutin yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. “Tujuan Kunker itu menyesuaikan dengan tupoksi [tugas pokok dan fungsi] dari masing-masing komisi,” papar Widya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Nurcholis Madjid saat dihubungi melalui telepon di Manado menilai implementasi bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Manado, Tomohon, dan Minahasa lebih baik daripada di Klaten. Di tempat ini, layanan pendidikan gratis bisa diterapkan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Orangtua siswa hanya dibebani membayar seragam sekolah tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun. “Bahkan masih ada beasiswa untuk melanjutkan S-1, S-2, hingga S-3,” ujar Nurcholis.