Solopos.com, SRAGEN -- Pemkab Sragen mendapat kritikan lantaran berencana mengadakan pengajian yang mengundang sekitar 500 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.
Kritikan itu di antaranya datang dari tokoh masyarakat Sragen. Selain itu, warganet juga menyampaikan kritik.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kritik dilontarkan setelah sebuah foto berisi undangan mengikuti pengajian yang ditujukan kepada ASN di Pemkab Sragen diunggah di media sosial.
SMK di Klaten Bisa Gelar Belajar Tatap Muka Khusus Praktikum
Foto undangan pengajian itu diunggah oleh Dodok Sartono, tokoh masyarakat Sragen di akun Facebook miliknya pada Kamis (10/9/2020) pagi. Foto undangan berkop surat Pemkab Sragen yang diunggah di Facebook itu diteken oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, tertanggal Selasa (8/9/2020).
Undangan itu ditujukan kepada ASN Pemkab Sragen untuk mengikuti kegiatan pengajian bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Kegiatan digelar dalam rangka menjaga kondusifitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen 2020.
Kegiatan pengajian itu dilaksanakan di Gedung Sasana Manggala Sukowati pada Jumat (11/9/2020) pukul 19.00 WIB.
Bupati Sragen: WFH Atau WFO Jangan Ganggu Pelayanan Masyarakat
Disesalkan Warganet
Dalam postingan itu, Dodok memberikan keterangan, “Katanya corona meledak di Sragen, kok malah ngumpulke massa gini pripun lur menurut sampean?”
Postingan itu langsung dihujani puluhan komentar warganet. Beberapa di antaranya menyesalkan mengapa kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang itu diselenggarakan di masa pandemi Covid-19.
Sebagian ada yang mendukung karena kegiatan pengajian itu bertujuan mendoakan bagi kebaikan warga Sragen. Sebagian bahkan mengaitkan kegiatan pengajian itu dengan agenda politik. “Kampanye terselubung, ah lagu lama itu mister,” tulis akun Edi Abdurrahman Auf.
Perwali Atur Pemkot Solo Berhak Melakukan Isolasi Wilayah, Begini Penjelasannya
Melalui postingan itu, Dodok ingin mengingatkan supaya Pemkab Sragen bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan mengambil langkah preventif penyebaran Covid-19. Jangan sampai Sragen menggelar kegiatan, termasuk pengajian, yang mengundang kerumunan.
Apalagi, kata dia, Sragen mulai masuk zona merah persebaran Covid-19. Dia meminta Pemkab Sragen mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang sempat memberi kelonggaran kepada masyarakat, namun akhirnya terjadi ledakan kasus lagi.
“Anak muda dan masyarakat kecil itu kalau dikasih contoh buruk oleh para pemimpin, mudah banget niru-nya dan biasanya lebih parah. Bupati sudah mengeluarkan Perbup berkaitan dengan penanganan corona. Lebih baik diterapkan secara disiplin dan ada langkah kontrol untuk aplikasi di lapangan,” tegas Dodok kepada Solopos.com, Kamis.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
