SOLOPOS.COM - Pemilik Jogja Kreasi, Dewi Nur Islamiyati, menunjukkan undangan yang terbuat dari daun kakao, Jumat (29/7/2016). (Bernadheta Dian Saraswati/JIBI/Harian Jogja)

Kudeta Turki, isu tersebut merebak di dunia pendidikan.

Harianjogja.com, BANTUL — Satu sekolah di kawasan Bantul, yakni SMP-SMA Bilingual Boarding School membantah keterlibatan dengan Fathullah Gulen, ulama yang gagal melakukan kudeta kepada pemerintah Turki.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kepala Sekolah SMP-SMA Bilingual Boarding School Ahmad Nurani mengakui di awal pendirian sekolah ada kerja sama yang terjalin. Sekolah sendiri diresmikan oleh presiden Turki pada masa itu. Namun sejak Juli 2015 tidak ada lagi hubungan antara sekolah dengan pemerintah Turki. Kalaupun ada guru Turki yang mengajar di sekolah, mereka direkrut secara mandiri oleh sekolah. Di sekolah yang memiliki 310 siswa itu, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum nasional dengan adanya pendidikan Bahasa Inggris yang mengacu ke Eropa.

Sementara itu salah seorang wali murid Emha Ainun Najib menyayangkan adanya tudingan sekolah tempat anaknya mengenyam pendidikan itu, terkait dengan organisasi teroris. Ia menegaskan, negara dan komponennya dipastikan sudah memiliki data lembaga atau sumber terorisme di Indonesia dan tidak mungkin kecolongan. Selama ini sekolah mendidik anak-anaknya, Aqiela Fadiya Jaya [duduk di kelas XI] dan Jembar Tahta Aunillah [kelas IX] dengan baik, mengajarkan anak-anak menjadi seorang intelektual dan mengajarkan berpikir bersih.

“Menurut saya ini tidak benar secara politik, informasi, budaya,” ungkap dia di hadapan sejumlah wartawan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pada prinsipnya setiap sekolah yang melakukan kerjasama tentu mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jadi yang seharusnya mengambil sikap adalah dari Kedutaan dan dari Kemendikbud. Sementara itu di daerah, pemerintah daerah akan memfasilitasi apabila pemilik izin telah memenuhi syarat. Konflik yang saat ini terjadi, melibatkan Kemendikbud dan Kedutaan Besar Truki. Disdikpora belum mendapatkan perintah apapun untuk menyikapi SMP-SMA Kesatuan Bangsa itu.

“Sekolah yang berbentuk kerja sama itu baru ada satu ini, Kesatuan Bangsa,” kata dia.

Dimintai keterangan secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, pemerintah akan terlebih dahulu melihat kerjasama dilakukan dengan sekolah atau madrasah. Apabila yang kerjasama itu sekolah, maka akan menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Namun apabila yang bekerja sama itu madrasah, maka yang bertanggungjawab adalah Kementerian Agama.

“Yang jelas pemerintah Indonesia mencermati hal ini dan terus menjajaki, hingga saatnya ada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya