Kubu Prabowo Tuding TKN Jokowi-Ma\'ruf Amin Terlibat Suap Meikarta, Ini Alasannya...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono (kanan), saat menghadiri acara konsolidasi caleg Partai Gerindra di Gedung UTC, Kota Semarang, Selasa (23/10/2018). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Semarangpos.com, SEMARANG — Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menuding uang suap proyek Meikarta digunakan sebagai dana Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dugaan itu muncul menyusul ditangkapnya Bupati Bekasi, Neneng Hassanah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ibu Neneng Hassanah sebagai tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin tak bisa dipisahkan. Kami menduga bahwa uang itu juga digunakan untuk kegiatan timses,” ujar Ferry saat dijumpai wartawan di sela acara konsolidasi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra di Gedung UTC, Kota Semarang, Selasa (23/10/2018).

Ferry menilai peran Neneng yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tak bisa dilepaskan begitu saja dari tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar TKN Jokowi-Ma’ruf segera melakukan klarifikasi terkait tertangkapnya salah satu tim suksesnya kepada publik.

“Itulah alasan kenapa sejak awal tim koalisi Prabowo-Sandi tidak mau melibatkan kepala daerah sebagai tim sukses. Karena, kalau kepala daerah terlibat dalam salah satu kasus akan memunculkan dugaan keterlibatan dengan penggalangan dana kampanye,” beber Ferry.

Selain meminta TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengklarifikasi keterlibatan Neneng, Ferry juga mendesak KPK untuk memanggil Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, terkait kasus suap proyek senilai 278 triliun itu. Luhut dinilai kerap pasang badan terhadap proyek Meikarta.

Menurut Ferry, pembelaan Luhut terhadap proyek Meikarta itu terlihat saat acara topping off proyek milik Lippo Group itu. “Pak Luhut saat itu bilang, segala permasalahan perizinan sudah beres, termasuk amdal. Pernyataan Pak Luhut sebagai wakil pemerintah itu membuat banyak yang percaya hingga berani berinvestasi. Tapi kenyataannya ada OTT dari KPK. Oleh karena itu, Pak Luhut harus berani mengklarifikasi. KPK juga harus berani memanggil Pak Luhut untuk dimintai keterangan,” tegas Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa Partai Gerindra itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom