Kuasa Hukum Klaim Belum Ada Saksi Sebut Juliari Terima Suap

Penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, berkilah kliennya tak turut menikmati uang suap bansos Covid-19.

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, JAKARTA — Penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, membela kliennya seolah tak turut menikmati uang suap terkait pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19. Maqdir Ismail mengklaim hingga kini belum ada saksi yang menyebut kliennya menerima uang suap pengadaan bansos pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Menurut Maqdir, tak hanya dalam persidangan dengan terdakwa Juliari, pada persidangan Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, belum ada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Juliari terima suap. "Kalau saya lihat ya, belum ada satu saksi pun yang mengatakan Pak Juliari menerima uang, meskipun dalam perkaranya Harry dan Ardian, itu kan sudah terbukti mereka memberikan dugaan suap," ujar Maqdir dalam keterangannya, Rabu (19/5/2021).

Diketahui, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja merupakan terdakwa dugaan pemberi suap kepada Juliari. Keduanya telah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Jelang Lebaran, Tanah Abang dan Thamrin City Padat

Maqdir mengklaim, aliran uang yang diduga berasal dari pengadaan bansos hanya mengalir kepada dua pejabat pembuat komitmen di Kemensos, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.  "Tetapi itu yang diakui (saksi) selama ini (uang suap diberikan) kepada Pak Joko dan Pak Adi Wahyono. Karena yang menjadi persoalan apakah betul ada uang itu yang sampai ke Pak Juliari, sampai sekarang kan enggak ada saksi yang mengatakan itu," klaim Maqdir.

Dia kembali mengklaim bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, kliennya tak pernah menerima uang dari pengadaan bansos. Dia menyebut pernyataan itu diperkuat dengan keterangan Sekretaris Pribadi Juliari bernama Selvy Nurbaity.

"Tadi kan sudah dengar Sekretaris Pribadi beliau itu (mengatakan) uang yang dia kelola adalah uang-uang DOM (dana operasional menteri) atau juga uang-uang yang diperoleh dari sisa biaya perjalanan," ucap Maqdir.

Tidak Tahu Menahu

Atas dasar itu, Maqdir pun meminta para jaksa penuntut pada KPK membuktikan dakwaannya soal penerimaan suap yang diterima Juliari. Pasalnya, menurut Maqdir, sejauh ini tak ada keterangan saksi yang menyebut Juliari menerima suap. "Jadi kalau kita bicara soal surat dakwaan penerimaan uang suap soal pengadaan itu, enggak ada satu pun bukti," kata Maqdir.

Terkait dengan penerimaan uang yang diduga masuk ke rekening Selvy Nurbaity lewat tiga orang office boy Kemensos, Maqdir menegaskan kliennya tak tahu menahu. "Enggak tahu, itu enggak mungkin juga seorang menteri sampai tahu siapa yang menyetor uang itu ya kan," kata Maqdir.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mencecar sekretaris pribadi (Sespri) mantan Mensos Juliari Peter Batubara, Selvy Nurbaity terkait setor tunai dan transfer uang puluhan hingga ratusan juta lewat sejumlah office boy (OB) Kemensos.

Baca Juga: Ilmuwan AS Tuntut WHO Investigasi Ulang Covid-19

"Tidak masuk akal keterangan saudara itu. Lalu tidak logis, apa pertimbangannya sehingga uang honorarium menteri itu saudara minta disetorkan, haknya menteri itu saudara setorkan melalui OB. Coba jelaskan dulu. Saya mau liat saudara jujur apa tidak, kenapa? Apa alasannya itu?" tanya Hakim dalam sidang lanjutan perkara korupsi Bansos Covid19 Rabu (19/5/2021).

Adapun, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakawa Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp 32,48 miliar.

Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp 1,28 miliar, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp 1,95 miliar, dan Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya. Uang tersebut diterima Juliari lewat Kuasa Pengguna Anggaran bernama Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Eks Karyawan Paytren Tuntut Yusuf Mansur Bayar Gaji Mereka

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Ibu Hamil Ditandu ke Puskesmas, Camat: Kerusakan Jalan Hal Biasa

Camat Rawas Ilir Muratara Syukur mengatakan kerusakan jalan menjadi hal biasa di saat musim hujan di daerah tersebut.

Mudik dari Malaysia, 3 TKW Positif Omicron

Kedua PMI terdeteksi Omicron tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang untuk mendapat perawatan.

Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

Ketimpangan Menurun dan Angka Melek Huruf Sragen Terendah di Soloraya

LBH Pers menilai pemidanaan dua orang polisi aktif penganiaya jurnalis Tempo di Kota Surabaya Nurhadi adalah preseden baik dalam hal perlindungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.