KUA PPAS APBD Wonogiri 2011 disetujui

Wonogiri (Espos)–Lima fraksi di DPRD Kabupaten Wonogiri sepakat menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) menjadi Rancangan APBD (RAPBD) 2011 dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) nol rupiah. Namun, mereka juga memberikan sejumlah catatan.

Salah satunya, seperti disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ngadiyono, tentang rencana pemerintah pusat menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 10%. Meski KUA PPAS dalam kondisi seimbang (tidak ada Silpa), kondisi itu bisa berubah menjadi defisit ketika antisipasi kenaikan gaji dimasukkan dalam pembahasan RAPBD nanti. Dana yang dibutuhkan untuk antisipasi kenaikan gaji itu tidaklah kecil, bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Pada saat dana perimbangan dari pusat sudah diketahui kepastiannya, anggaran untuk kenaikan gaji PNS 10% dan uang makan agar diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 2011,” ungkap Ngadiyono.

Hal lain yang juga disoroti FPKS adalah minimnya anggaran untuk kegiatan sosial kemasyarakat di Dinas Sosial. Dia mencontohkan bantuan logistik bencana alam pada 2010 mencapai Rp 150 juta. Tapi pada KUA PPAS APBD 2011 hanya dianggarkan Rp 10 juta.
Sementara itu, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) melalui juru bicaranya Haryoto, menyoroti soal anggaran untuk pengadaan listrik di desa-desa. Menurut Haryoto, masih ada dusun-dusun tertentu yang tersebar di sedikitnya 15 kecamatan di Wonogiri yang hingga kini belum menikmati listrik.

Pada bagian lain, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara, Tuharno, menyoroti soal penyelesaian proyek jalan lingkar kota (JLK) dan jalan lintas selatan (JLS) yang saat ini terkesan terhenti. Disoroti juga soal proyek-proyek mercusuar macam waterboom, islamic center dan sebagainya yang belakangan banyak dipermasalahkan agar segera diselesaikan permasalahannya.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Iyut Yatiyo, menyarankan agar bupati dan jajaran birokrasinya lebih giat melakukan manuver-manuver dan terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah. Di antaranya dengan lobi-lobi ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar menaikkan posisi tawar Wonogiri.

Terakhir, Fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar ada anggaran yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur, termasuk pasar tradisional, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan pengembangan perekonomian.

shs