SOLOPOS.COM - PERUSAKAN -- Kondisi sebuah hutan hujan tropis kawasan Amazon di wilayah Anapu, Brasil, yang gundul akibat pembalakan liar. KTT lingkungan Rio-20 di Brazil akhir bulan ini dinilai tak membawa perubahan signifikan terhadap upaya pencegahan perusakan lingkungan. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

PERUSAKAN -- Kondisi sebuah hutan hujan tropis kawasan Amazon di wilayah Anapu, Brazil, yang gundul akibat pembalakan liar. KTT lingkungan Rio-20 di Brazil akhir bulan ini dinilai tak membawa perubahan signifikan terhadap upaya pencegahan perusakan lingkungan. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

JAKARTA – Agenda pertemuan Rio+20 yang berlangsung di Brazil dinilai hanya melanggengkan perampokan sumber daya alam korporasi besar melalui pembangunan yang eksploitatif, serta tak akan menjawab persoalan kerusakan bumi. Indonesia dinilai cenderung mengikuti arus besar perusakan alam tersebut.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Koordinator Civil Society Forum for Climate Justice (CSF) Siti Maemunah mengatakan pihaknya mengkritik agenda pertemuan Rio+ 20 yang akan dilangsungkan di Brazil pada 13-22 Juni 2012. Menurutnya, pertemuan tingkat dunia–Indonesia menjadi salah satu pesertanya– tersebut tidak menjawab problem utama kerusakan bumi, tetapi justru akan melanggengkan sistem ekonomi neoliberal.

“Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perundingan Rio+20, cenderung mengikuti arus besar kekuasaan modal korporasi. Dalam perundingan nanti, pemerintah justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi untuk mengeruk kekayaan alam,” ujar Siti kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 merupakan agenda tingkat dunia untuk masalah pembangunan berkelanjutan. Sejak 13 Juni 2012, kalangan masyarakat sipil sudah melakukan pertemuan terkait masalah itu, sedangkan di tingkat negara akan berlangsung pada 20-22 Juni 2012.

Siti memaparkan pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dua dokumen laporan terkait dengan hal tersebut yakni Indonesia and Rio+20 dan Submission by the Government of the Republic of Indonesia to the Zero Draft of UNCSD 2012 Outcome Document. CSF menuturkan pemerintah Indonesia justru dianggap mempromosikan berbagai kegiatan cuci dosa korporasi perusak lingkungan dan pelanggar HAM dalam konfrensi tersebut.

CSF juga mengritik ekonomi hijau yang kian didengungkan karena justru mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi sumber daya alam sehingga merampas sumber kehidupan rakyat. Di sisi lain, organisasi itu juga melihat bagaimana melemahnya peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dominasi korporasi dan lembaga keuangan internasional.

Siti memaparkan hampir seluruh perundingan tingkat dunia tidak membuat peta jalan bumi yang lebih baik, tetapi justru mengarah pada komodifikasi sumber daya alam. “Itu artinya perampokan kekayaan alam yang tersisa di negara-negara selatan akan semakin masif,” ujar Siti. “Kami menyerukan pentingnya komitmen negara-negara peserta KTT Rio+20 untuk sungguh-sungguh memikirkan nasib penghuni bumi dan menghasilkan tindakan nyata bagi pemulihan sumber-sumber kehidupan yang lebih adil.”

Oleh karena itu, CSF menuntut agar dilakukannya perubahan orientasi pembangunan yang memastikan terjadinya pemajuan, perlindungan HAM serta hak asasi perempuan. Pembangunan yang memakai sistem neoliberal, justru memicu krisis iklim yang memburuk. Di sisi lain, pemerintah diminta untuk menjamin adanya akses yang adil sumber daya alam, khususnya untuk masyarakat lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya