KTT PERUBAHAN IKLIM : Ke Paris, Jokowi Ngomong Pembatasan Perkebunan Sawit di Lahan Gambut

KTT Perubahan Iklim segera digelar di Paris. Presiden Jokowi menegaskan komitmen melakukan moratorium izin di lahan gambut.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Paris, Perancis, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (UNFCCC COP) ke-21.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Presiden Jokowi dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusumah pada Minggu (29/11/2015) pukul 09.45 WIB dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Le Bourget, Paris, pada Minggu (29/11/2015) pukul 21.00 waktu setempat.

“COP 21 ini yang paling penting dukungan Indonesia terhadap komitmen perubahan iklm. Karena kita berada pada posisi yang kalau terjadi perubahan iklim yang sangat cepat, kita punya 17.000 pulau, yang itu bisa membahayakan kalau terjadi kenaikan permukaan air laut, misalnya,” tutur Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (29/11/2015).

Komitmen yang dimaksud adalah target pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 dan 41% dengan kerja sama internasional. Presiden Jokowi juga akan menyampaikan masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama 17 tahun berturut-turut di Indonesia. Salah satunya terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut.

“Ya nanti akan kita sampaikan masalah hal-hal konkret dalam proses kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan termasuk bentuk Badan Restorasi Gambut,” imbuhnya. Presiden juga akan menyampaikan langkah tegas pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium izin di lahan gambut, revisi izin lama, bahkan mencabut izin usaha di lahan gambut yang mengganggu ekosistem.

Dalam forum COP 21, Presiden ingin menyampaikan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility. Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim.

Presiden Jokowi juga akan mendorong adanya dukungan pendanaan kerja sama teknologi dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim dengan negara-negara anggota PBB.

“Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang harus dicabut izinnya ya dicabut. Ada daerah-daerah yang memang itu sebagai gunung tampungan air yang tidak boleh untuk produksi sawit, produksi monokultur, semuanya ya harus dicabut,” pungkasnya.

Padahal sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan keinginan untuk memperjuangkan produk minyak sawit sebagai environmental goods (produk ramah lingkungan) demi menjaga pasar sawit Indonesia di dunia. Kebakaran lahan gambut yang membuat disorot tak membuat pemerintah ingin membatasi produksi sawit. “Dunia tak bisa hidup tanpa minyak sawit,” kata Lembong beberapa waktu lalu.