KTNA Sragen Usulkan Pembentukan Satgas Pupuk di Kecamatan
Para petani dan stakeholders pupuk melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Sragen di Aula Serba Guna DPRD Sragen, Jumat (20/11/2020). (Istimewa)

Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen beraudiensi dengan Komisi II DPRD terkait dengan polemik kartu tani untuk jatah pupuk. Menyusul penggunaan kartu tani di Sragen terendah (7,75%) di Jawa Tengah setelah Cilacap dan Brebes.

Atas dasar itu KTNA mengusulkan membentuk semacam satuan tugas (satgas) pupuk diakomodasi dalam forum itu. Ini mengingat fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tak optimal.

Audiensi dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sragen Hariyanto dihadiri puluhan anggota KTNA. Hadir juga produsen pupuk dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diwakili PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Petrokimia Gresik beserta para distributor pupuk. Anggota Komisi III DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto ikut hadir sebagai petani.

Ketua KTNA Sragen Suratno mendesak kepada DPRD Sragen supaya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar alokasi pupuk ditingkatkan. Dia meminta ada alokasi anggaran untuk pupuk di APBD senilai Rp64 miliar untuk pengadaan pupuk majemuk pada 2022. Selain itu, Suratno meminta Komisi II bisa berkoordinasi dengan BRI Cabang Sragen untuk meminta data distribusi kartu tani by name dan by address per kelompok tani dan kecamatan.

“Selain itu dibentuk posko atau satgas pupuk sampai di tingkat kecamatan yang mengawasi distribusi pupuk. Setelah satgas terbentuk kemudian data distribusi berdasar data kartu tani dari BRI dan data distribusi pupuk dari produsen ke distributor ke KPL dan ke poktan. Untuk mengetahui petani yang belum dapat pupuk, daerah yang kurang. Kalau produsen bilang cukup tetapi belum cukup bagi petani,” katanya.

Kantor BPR BKK Karangmalang Cabang Plupuh Sragen Terbakar

Kelangkaan Pupuk

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen Tedi Rosanto setuju dengan usulan KTNA mengenai satgas pupuk. Tedi mengakui bila KP3 di Sragen lemah dan tidak optimal karena tidak ada alokasi anggaran dalam pengawasan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari mendapatkan informasi Surat Keputusan Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang berisi realokasi keenam terkait dengan pengurangan kuota pupuk di wilayah Jawa Tengah untuk ZA dan SP-36.

Tabrak Motor dan Pohon, Warga Pasar Kliwon Solo Meninggal di Sragen

Sementara Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Sragen Andri Rupasampana menyampaikan kartu tani yang terdistribusikan ke petani sebanyak 88.218 keping per 31 Oktober 2020. Bahkan dalam audensi KTNA dan DPRD, dia menyampaikan hingga November ada penambahan terus. Untuk KPL yang siap, ujar dia, ada 356 KPL lengkap dengan mesin EDC.

Branch Manager PT Pusri PPD DIY Jateng III, Imam Triyono, menjelaskan isu kelangkaan pupuk itu disebabkan pelaksanaan kartu tani. Dari rapat dengan Gubernur, Imam menyebut penggunaan kartu tani di Sragen baru 7,75% setelah Cilacap dan Brebes.

Dia menjelaskan stok pupuk berubsidi itu sebenarnya ada dan produsen berkoordinasi dengan produsen dan KPL untuk menebus pupuk. Dia berharap ada solusi untuk memecahkan masalah itu.

 



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom