Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen menyampaikan aspirasi petani Sragen agar pupuk organik cair bersubsidi sebanyak 17.517 liter dialihkan ke pupuk nonorganik bersubsidi.
KTNA Sragen menyatakan petani tidak butuh pupuk cair bersubsisi itu karena harganya mahal dan petani bisa membuat sendiri.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Desakan langsung kepada Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati terkait alokasi pupuk bersubsidi itu disampaikan Ketua KTNA Sragen Suratno di Ruang Rapat Bupati Sragen, Selasa (16/3/2021).
Baca juga: Terungkap! Ada Kuota Pupuk di Kartu Tani Kosong Sragen
Suratno menyatakan menolak pupuk organik cair bersubsidi itu dan meminta alokasi pupuk tersebut dialihkan ke pupuk nonorganik bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani karena alokasi pupuk kimia berkurang per tahun.
“Pupuk cair bersubsidi itu dijual dengan harga Rp20.000/liter. Padahal kami bisa membuat pupuk cair sendiri. Dengan biaya produksi Rp750.000 bisa menghasilkan 200 liter pupuk cair. Kalau dikonversi dalam rupiah maka setiap satu liter pupuk cair hanya membutuhkan biaya Rp3.750 per liter. Ini jauh lebih hemat daripada membeli pupuk cair bersubsidi dengan harga berlipat-lipat,” ujar Suratno saat berbincang dengan Solopos.com seusai audiensi dengan Bupati, Selasa siang.
Selain persoalan pupuk cair yang tidak masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), Suratno juga menyoal ihwal hasil uji laboratorium tanah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang berdampak pada hilangnya dua jenis pupuk bersubsidi, yakni SP-36 dan ZA.
Baca juga: 7% Pengangguran di Jateng Merokok Tiap Hari, Kamu Termasuk Enggak?
Dia melihat ZA hanya tinggal empat kecamatan dari 20 kecamatan yang mendapat alokasi dan jumlahnya relatif sedikit.
“Atas dasar itulah, KTNA meminta kepada Bupati untuk mendatangkan petugas dari Pupuk Indonesia dalam pengambilan sampel tanah di 10 kecamatan untuk diuji ulang di laboratorium,” ujarnya.
Uji Laboratorium Tanah
Suratno menyampaikan uji laboratorium tanah itu akan dilakukan di wilayah Kecamatan Gondang, Ngrampal, Karangmalang, Sragen Kota, Tanon, Sidoharjo, Masaran, dan tiga wilayah di utara Bengawan Solo.
Setelah data-data itu terpenuhi, Suratno berniat untuk berkirim surat ke Presiden Joko Widodo supaya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sektor pertanian.
Suratno juga meminta untuk penanganan pascapanen bagi petani padi mengingat Sragen sebagai lumbung padi nasional. Dia meminta mata rantai perdagangan gabah kering panen (GKP) dari petani ke pengepul dan tengkulak dipangkas sehingga petani bisa menjual gabah langsung ke pabrik dengan harga tinggi.
Baca juga: Didatangi Tim KP3, Gudang Pupuk Ilegal di Gondang Sragen Masih Disegel Polisi
“Selama ini harga pembelian pemerintah (HPP) memang sudah naik Rp4.200/kg tetapi HPP itu terhitung masih rendah karena harga impasnya bagi petani di angka Rp4.500/kg. Nah, dalam hal ini Bupati akan membantu dengan menerjunkan brigade combine dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” jelasnya.
Di akhir pertemuan dengan Bupati, Suratno meminta supaya kios pupuk lengkap (KPL) yang nakal ditindak tegas dengan cara dicoret dari daftar KPL resmi.
Dia menyinggung soal kasus temuan Polres Sragen terkait dengan dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET. Dia mengusulkan kepada produsen supaya membuat label khusus dalam distribusi pupuk bersubsidi sehingga memudahkan dalan pengawasan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
