KSPI mengklaim akan mengerahkan 150.000 buruh Jabodetabek ke Istana dalam peringatan Hari Buruh 2017 besok.
Solopos.com, BEKASI — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei diklaim akan diikuti puluhan ribu buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan aksi hari buruh yang jatuh pada 1 Mei akan diikuti sekitar 150.000 pekerja yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024
“Jadi jumlah massa buruh yang akan aksi bukan hanya 30.000 sebagaimana yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (30/4/2017).
Dalam aksi yang jatuh pada hari Senin (1/5/2017) itu, KSPI akan mengangkat isu mengenai penghapusan outsourcing dan pemagangan, revisi jaminan sosial, jaminan kesehatan gratis, jaminan pensiun yang sama dengan PNS/TNI/Polri, serta tolak upah murah. “Juga kami meminta agar dicabut PP 78/2015. Isu ini diangkat, karena dalam dua tahun terakhir kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh menurun drastis,” tambah dia.
Said Iqbal mengatakan menurunnya perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh terlihat dari tanda tanda berikut yakni penggunaan outsourcing makin masif di perusahaan swasta. Bahkan program pemagangan yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin memperparah hilangnya perlindungan bagi buruh.
Dia beralasan magang di perusahaan bekerja sebagaimana layaknya buruh delapan jam perhari tapi tidak mendapatkan gaji. “Mereka hanya mendapatkan uang transport dan uang makan. Hal ini ibaratnya perbudakan modern,” katanya. Baca juga: Presiden KSPI Laporkan Gambar “Donatur Makar” ke Polisi.
Kedua, jaminan pensiun buruh dan pegawai negeri berbeda padahal nilai iuran pensiun buruh sama dengan PNS. Tetapi ketika pensiun PNS mendapatkan dana pensiun minimal 60 persen dari gaji terakhir, sedangkan yang didapat buruh hanya sekitar Rp300.000. Ketiga, jaminan kesehatan dengan sistem INACBGs membuat pelayanan kesehatan makin memburuk. Bahkan jaminan kesehatan pada saat Jamsostek lebih baik dibandingkan Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Berbagai permasalahan itu, sebagai contoh, antrean yang sangat panjang, pemberian obat yang terbatas sehingga buruh harus membayar biaya tambahan, permasalahan dalam rawat inap, dan lainnya. Keempat, mereka memprotes kembalinya upah murah dengan dihilangkannya hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum melalui PP 78/2015. Dalam PP itu, penetapan UMK/UMP tidak berdasarkan KHL.
“Akibatnya upah setiap tahun naik sebesar harga kebab yang dibeli di Eropa, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia di klaim nomor tiga dan amnesti pajak nomor satu di dunia. Bahkan di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari Karawang,” papar dia. Baca juga: Buruh Tolak Reklamasi, Ahok: Apa Hubungannya?!
Keempat, KSPI mengklaim union busting dan kriminalisasi makin meningkat. Terbukti dengan kasus kekerasan terhadap pekerja Freeport dan kriminalisasi yang pernah dilakukan terhadap aktivis buruh yang kritis terhadap PP 78/2015. Kelima, harga rumah rusunami yang mahal. Akibatnya, program perumahan ini hanya dinikmati kalangan menengah atas. Selanjutnya, KSPI dan ASPEK Indonesia menolak keras otomatisasi jalan tol karena akan menyebabkan puluhan ribu buruh jalan tol akan diberhentikan.
Sementara itu, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi, juga akan mengerahkan ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di daerah setempat untuk mengikuti kegiatan hari buruh internasional di Istana Negara Jakarta.
“Mereka nantinya akan berkumpul di tujuh kawasan industri seperti East Jakarta Industrial Park [EJIP], MM 2100, Jababeka, Lippo Cikarang, Delta Mas, Hyundai dan Gobel,” kata Vice Presiden FSPMI Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, estimasi massa yang akan melakukan aksi demonstrasi itu berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Serta berjalan serentak menuju Istana Negara. Dalam aksi ini buruh meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus program pemagangan nasional yang dirasa tidak bermanfaat dan hanya menyebabkan penderitaan saja bagi buruh.
Tentunya buruh meminta pemerintah pusat untuk terlebih dahulu mengkaji dan mengajak berdialog bila tetap ingin memberlakukan. “Jadi tidak akan tumpang tindih dalam aturan di perusahaan,” katanya.
Hal itu karena dengan adanya program pemagangan nasional membuat perusahaan memberlakukan pemecatan besar-besaran dan contohnya di Kabupaten Bekasi sudah lima ribu orang terkena dampak itu. “Untuk itu guna menyeimbangkan program pemerintah pusat seharusnya juga memikirkan strategi agar perusahaan tidak seenaknya mengeluarkan aturan sendiri,” katanya.
Ia menambahkan dalam peringatan hari buruh yang jatuh tanggal 1 Mei 2017 lebih akan lebih menyuarakan aspirasi yang selama ini belum berjalan, termasuk soal kesejahteraan. Selain itu meminta pemerintah pusat mencabut PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
