KSP Sejahtera Bersama Solo Bermasalah, Anggota Minta Atensi Pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa hadir dan membantu memberikan solusi atas kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam seperti yang terjadi di KSP Sejahtera Bersama Solo.

 Perwakilan anggota KSP Sejahtera Bersama Regional Solo menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan kawasan Manahan, Solo, Selasa (30/11/2021). (Solopos/Chrisna Chanis Cara)

SOLOPOS.COM - Perwakilan anggota KSP Sejahtera Bersama Regional Solo menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan kawasan Manahan, Solo, Selasa (30/11/2021). (Solopos/Chrisna Chanis Cara)

Solopos.com, SOLO — Pejabat Humas Forum Anggota Koperasi Sejahtera Bersama (Fakta) Pusat, Frans Hartono, berharap pemerintah ikut hadir dalam upaya mencari solusi atas polemik gagal bayar di koperasi simpan pinjam atau KSP tersebut.

PromosiStudi Kasus Pelakor Serta Alasan Pria Memilih Berselingkuh

Frans mengatakan kasus gagal bayar pada koperasi simpan pinjam di Indonesia perlu menjadi perhatian pemerintah. Negara didorong hadir dalam pengawasan serta penyelesaian polemik antara koperasi dengan para anggotanya.

Jika tidak, kepercayaan masyarakat pada koperasi dikhawatirkan bakal semakin tergerus. Terbaru, kasus gagal bayar KSP Sejahtera Bersama menjadi sorotan karena memiliki total tagihan hingga Rp8,8 triliun dari 58.825 anggota se-Indonesia.

Nominal itu merujuk putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disahkan Pengadilan Negeri Jakarta pada November 2020. Khusus KSP Sejahtera Bersama Regional Solo, ada 6.700 anggota dengan total dana sekitar Rp270 miliar.

Baca Juga: Gegara Uang Tertahan, Anggota KSP Sejahtera Bersama Solo Susah Berobat

Hingga kini, KSP Sejahtera Bersama Solo baru mencairkan dana kurang dari Rp500 juta untuk sekitar 200 nasabah pada pencairan tahap I. Padahal pembayaran tahap awal sebesar 4% mestinya dilakukan pada Juli 2021 lalu.

Dalam skema pembayaran yang tertuang dalam homologasi, KSP Sejahtera Bersama Solo wajib membayar simpanan anggota secara bertahap setiap enam bulan sekali selama lima tahun dan tanpa imbal jasa.

Pengawasan Koperasi

Frans Hartono mengatakan karut-marut pengelolaan simpan pinjam di KSP Sejahtera Bersama menjadi kasus kesekian yang melibatkan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Ia mempertanyakan peran pemerintah dalam pengawasan koperasi sesuai amanat UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Kami minta negara hadir menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, ini bisa menjadi preseden buruk kesekian bagi perkoperasian di Indonesia,” ujar Frans kepada wartawan seusai aksi damai di Kantor KSP Sejahtera Bersama Solo, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Simpanan Rp270 M Tertahan, Anggota KSP Sejahtera Bersama Solo Beraksi

Ia tak menyangka kasus gagal bayar terjadi di KSP Sejahtera Bersama yang menempati peringkat ketujuh nasional dalam hal aset dan volume usaha. Koperasi yang lahir pada 2004 itu juga telah meraih beragam penghargaan. Frans mengatakan profil positif itu membuatnya tak ragu bergabung.

“Kami juga dijanjikan pengawasan tiga lapis mulai dari pengawasan internal, audit independen, dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun dengan kasus di Sejahtera Bersama, saya baru tahu kalau menyimpan uang di koperasi itu enggak ada yang jamin.”

Anggota KSP Sejahtera Bersama Solo, Yusup Panca Nugroho, mengatakan pengurus koperasi sempat menyampaikan secara lisan padanya bahwa KSP Sejahtera Bersama berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun ia tak percaya begitu saja karena tidak ada bukti resmi. “Pemerintah perlu benar-benar memastikan keamanan simpanan di koperasi,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Prihatin Kasus Narkoba Tinggi, Kejari Solo Terjun ke Sekolah-Sekolah

Prihatin dengan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi, Kejari Solo turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar untuk menjauhi narkoba.

14 Sertifikat Baru Lahan Terdampak JLT Sukoharjo Belum Terbit

Penerbitan sertifikat tanah yang baru setelah pelepasan hak karena terdampak JLT Sukoharjo mengacu pada ketentuan yang diatur di bidang agraria dan tata ruang.

Bupati Sragen Sambat ke Wagub Soal Angka Kemiskinan yang Tak Juga Turun

Bupati Sragen sambat ke Wagub Jateng. Ia mengaku sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengentaskan kemiskinan namun angkanya tidak turun, justru naik.

Jual Minyak Goreng Rp14.000/Liter, Toko di Pasar Legi Solo Ini Diserbu

Toko Leo Jaya di lantai II Pasar Legi Solo diserbu pembeli yang antre untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000/liter.

Jangan Macam-Macam, Kejari Karanganyar Kini Punya Satgas Mafia Tanah

Kejari Karanganyar telah membentuk Satgas Mafia Tanah sesuai instruki Kejaksaan Agung.

Dikeluhkan Warga, Tempat Karaoke di Wanglu Disegel Satpol PP Klaten

Penutupan itu dilakukan karena keberadaan karaoke dan kafe tersebut dinilai telah melanggar peraturan daerah (perda).

Penyebab Minyak Goreng Rp14.000 Sulit Diterapkan di Pasar di Boyolali

Diharapkan permasalahan harga minyak goreng di pasar tradisional dapat diselesaikan sehingga pedagang dapat menjual minyak dengan harga yang sama di toko retail.

Ribuan Tenaga Honorer di Karangamyar Terancam Nganggur

Para tenaga honorer di Karanganyar resah dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan status mereka mulai tahun depan.

Bhayangkari Polres Wonogiri Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT

Bantuan hukum terhadap kasus KDRT seperti mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban dijamin oleh negara.

Kasus Narkoba, Polres Sragen Tangkap 2 Warga Karangmalang dan Sidoharjo

Dua warga ditangkap Polres Sragen terkait kasus narkoba. Satu tersangka terjerat kasus kepemilikan sabu-sabu, lainnya terjerat kasus kepemilikan obat terlarang.

Ini Alasan Pengantin Wajib Tebar Benih Ikan di KUA Karanganom Klaten

Kewajiban pengantin tebar benih ikan di KUA Karanganom bermula dari kondisi Sungai Karanganom di depan kantor KUA sering dipenuhi sampah.

Misterius, Jeruk Berisi Benda Diduga Sabu-Sabu Dilempar ke Rutan Solo

Bungkusan plastik berisi jeruk yang di dalamnya ada paket diduga sabu-sabu dilempar oleh seseorang dari luar tembok ke dalam Rutan Solo, Kamis (27/1/2022) pagi.

Dinkes Karanganyar Tak Berani Minta Banyak Dosis Vaksin Booster

Dinkes Karanganyar mendapatkan tambahan 1.000 dosis vaksin booster jenis Astrazeneca dari pemerintah pusat.

Unik! Nikah di KUA Karanganom Klaten, Pengantin Wajib Tebar Benih Ikan

Kepala KUA Karanganom, Muslih, mengatakan kewajiban itu dimaksudkan agar pengantin berjiwa ikhlas.

Pelaku Begal Payudara Sragen Depresi, Terancam 9 Tahun Penjara

Aparat Polres Sragen menjerat pelaku begal payudara dengan Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.