Kritik Akademisi Atas Ijtima Ulama di Pilpres 2019

Solopos.com, SOLO — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menggelar seminar nasional bertajuk Menyoal Ijtima Ulama: Menakar Kesalehan Kandidat Pilpres 2019 di Hall Pringsewu Resto Kamis (28/2/2019). Dalam seminar itu, pembicara mengajak anak muda menyikapi secara bijak isu agama yang telah masuk ke ranah politik agar tidak terjadi perpecahan.

Dosen hukum UIN Sunan Kalijaga Gugun El Guyanie mengatakan bahwa keputusan Ijtima tidak seharusnya bersifat politik praktis. Hal ini karena keputusan di ijtima semestinya bukan menunjuk satu nama, melainkan berbentuk kriteria. Karena itu, keputusan itu dianggap tidak sesuai dengan hukum dan syarat ijtima.

Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit

“Kami menyoroti sekarang mulai terjadi profanisasi ijtima dan profanisasi ulama ke dalam ranah politik. Seharusnya ijtima tidak tiba-tiba memunculkan suatu nama dalam hasilnya. Melainkan berbentuk kriteria pemimpin sesuai Alquran dan hadist seperti harus sehat rohani dan jasmani, jujur dan lain sebagainya. Keputusan tidak boleh bersifat politik praktis,” bebernya kepada wartawan.

Menurut Gugun isu-isu premordialisme agama saat ini di Indonesia sangat kuat dan menjadi rebutan para calon presiden. Menurutnya, sejak era reformasi, isu premordialisme mengalami pasang surut. Namun, untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, isu tersebut berkembang sangat pesat.

“Kalau pemilih tidak segera disadarkan dengan isu premordialisme agama di pemilu 2019, takutnya isu tersebut akan berkembang semakin pesat dan keras di Pemilu 2024 ke depan. Jadi, isu-isu agama yang dibawa ke ruang publik bisa membahayakan demokrasi Indonesia kedepannya,” tuturnya.

Sementara itu, pembicara seminar sekaligus pengamat politik dan hukum UNIBA Solo Hafid Zakaria pemilu seharusnya didorong tanpa melakukan gesekan-gesekan terhadap isu-isu sensitif seperti agama. Menurutnya, isu yang dimunculkan seharusnya adalah isu program dan isu gagasan. Sehingga, tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

“Seharusnya di Indonesia, dalam pemilu tidak usah memunculkan isu-isu sensitif seperti agama. Seharusnya masyarakat disuguhi isu program dan gagasan. Sehingga, bisa menjadi barometer pemilih untuk menentukan pilihannya,” terangnya.

Menurut Hafid, isu agama memang tidak bisa jauh dari pemilu. Namun, dia mengharapkan masyarakat pintar dalam menyikapi isu tersebut sebagai salah satu dinamika pemilu dan bukan sebagai barometer memilih.

“Saya pikir tidak bisa lepas dari isu sektarian [agama]. Maksud saya, marilah kita nikmati isu-isu ini dengan tenang. Saya mendorong, mari rasional dalam menanggapi isu agama. Kalau calon pemimpinnya menurut rasional kita buruk ya jangan dipilih. Karena kedua calon juga didukung oleh tokoh ulama,” bebernya.