Sejumlah warga melewati tank-tank militer Suriah di Kota of Ras al-Ain, dekat Provinsi Hasaka, 600 km dari Damaskus. Foto diambil Kamis (6/12/2012). (Reuters)
MOSKOW – Amerika Serikat (AS) dan Rusia berkomitmen untuk mencari solusi politik bagi konflik Suriah yang kian dalam, ungkap seorang utusan PBB, Minggu (9/12/2012) waktu setempat. Sementara Moskow menolak skenario Libya terulang di Suriah.
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Dengan pemberontak semakin mendekati Ibu Kota Damaskus, pasukan pendukung Presiden Bashar al-Assad terus menggunakan serangan artileri dan udara setiap hari di pinggiran timur serta beberapa distrik di pinggiran Ibu Kota yang dikuasai pemberontak.
Utusan khusus PBB untuk Suriah, Lakhdar Brahimi, bertemu wakil menteri luar negeri AS dan Rusia di Jenewa untuk pembicaraan tripartit sesi kedua dalam waktu kurang dari sepekan. Masing-masing pihak dalam pembicaraan itu sepakat situasi di Suriah memburuk.
“Ketiga pihak menegaskan kembali penilaian umum mereka, bahwa situasi di Suriah buruk dan semakin buruk,” kata sebuah pernyataan dari Brahimi.
“Mereka menekankan proses politik untuk mengakhiri krisis di Suriah itu perlu dan masih mungkin.”
Sementara, Pemerintah Rusia tegas menolak terulangnya skenario Libya di Suriah yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. Rusia tak akan membiarkan hal tersebut terjadi lagi.
“Kami tak akan membiarkan pengalaman Libya terulang kembali di Suriah. Sayangnya, mitra-mitra Barat kami telah meninggalkan perjanjian Jenewa dan tengah mengupayakan mundurnya (Presiden Suriah) Bashar al-Assad,” cetus Menlu Rusia, Sergei Lavrov.
Dikatakan Lavrov, Pemerintah Rusia tidak dilibatkan dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan Assad. “Kami tidak sedang mengadakan pembicaraan apa pun mengenai nasib Assad,” tutur Lavrov seperti dilansir Reuters, Senin (10/12/2012).
Ditekankan pejabat tinggi Rusia itu, prioritas saat ini adalah menghentikan kekerasan di Suriah, bukan membahas nasib Assad.
Suriah telah mengalami pergolakan sejak Maret 2011. Menurut kelompok-kelompok HAM, puluhan ribu orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas selama krisis ini. Pemerintah Suriah berdalih bahwa kekacauan ini didalangi dari luar negeri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
