SOLOPOS.COM - Seorang gadis berlari untuk menghindari serangan penembak jitu pasukan yang loyal pada Presiden Bashar al-Asaad di wilayah permukiman Seif El Dawla di Kota Aleppo. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

Seorang gadis berlari untuk menghindari serangan penembak jitu pasukan yang loyal pada Presiden Bashar al-Asaad di wilayah permukiman Seif El Dawla di Kota Aleppo. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

LONDON – Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Navi Pillay, menyatakan Presiden Suriah Bashar Al Assad layak diselidiki untuk kasus kejahatan perang. Dia juga menyerukan agar masyarakat internasional bertindak lebih sigap mengatasi krisis kemanusiaan berskala besar di Suriah, termasuk kemungkinan dengan tindakan militer.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Dalam wawancara dengan TV Inggris, Channel 4, Navi menyatakan sudah banyak bukti kuat kejahatan perang yang dilakukan pasukan pemerintah Presiden Assad. “Saya mengulangi seruan kuat yang sudah saya sampaikan 18 bulan lalu. Berdasarkan bukti-bukti, saya tegaskan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh pasukan Presiden Assad, pasukan keamanannya dan kelompok-kelompok lain yang bersekutu dengannya,” tegas Navi. “Dewan Keamanan PBB harus mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Saya akan sebut [tindakan Assad] ini sebagai bukti nyata kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap rakyatnya sendiri,”

Saat ini negara-negara terkuat dunia masih berbeda pendapat soal cara menghentikan kekerasan akibat perang saudara di Suriah, yang menurut PBB sudah menewaskan lebih dari 70.000 jiwa dalam konflik yang sudah berlangsung selama 22 bulan itu. Dewan Keamanan PBB juga kecil kemungkinan untuk menyampaikan kasus dugaan kejahatan perang ke Mahkamah Internasional, yang secara resmi bukan organisasi PBB.

Sejauh ini anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China, selalu bersikap membela Suriah dengan berkali-kali menghalangi negara-negara Barat mengupayakan tindakan yang lebih tegas dari PBB seperti sanksi terhadap pemerintah Suriah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya