KRISIS SURIAH : 1.195 WNI Belum Dipulangkan dari Suriah, Ini Penyebabnya

Krisis Suriah yang berkepanjangan membuat pemerintah memulangkan WNI yang ada di negara itu.

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah telah berhasil memulangkan 11.871 warga Negara Indonesia (WNI) dari Suriah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Total WNI yang sudah dipulangkan dari Suriah sepanjang 2012 hingga 2015 sebanyak 11.871 orang dengan difasilitasi oleh pemerintah,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Menurut dia, pemulangan para WNI dari Suriah itu dilakukan secara bertahap melalui 260 kloter yang dibiayai oleh negara. Adapun proses evakuasi dan repatriasi secara besar-besaran dimulai pada Juni 2012 hingga akhir 2013.

“Di Suriah diperkirakan masih ada 1.195 orang WNI, dan mayoritas adalah pekerja dan PLRT [penata laksana rumah tangga]. Tetapi angka itu masih mungkin bertambah karena ada juga WNI yang masuk ke Suriah yang tidak terdata oleh KBRI,” ujar dia.

Dia mengatakan ada dua kendala utama yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya repatriasi WNI dari Suriah, yaitu medan yang sulit dan sistem kepemilikan (kafalah) terhadap pekerja.

“Kendala utama kita, salah satunya medannya berat. Daerah yang relatif stabil keamanannya itu di Damaskus, tetapi di luar itu keamanan cenderung tidak stabil. Kendala lain karena sistem kafalah di sana yang membuat akses informasi kepada para pekerja kita sangat tertutup,” jelas dia.

Selain itu, kata dia, ada beberapa pekerja migran Indonesia belum mau pulang ke Indonesia karena hak-haknya selama bekerja belum dipenuhi, khususnya PLRT yang belum terbayar upahnya dengan jumlah besar.

“Masalahnya ada kemungkinan para majikan mereka sudah tidak tinggal di rumah yang sama karena alasan keamanan atau mungkin sudah meninggal,” ungkap Iqbal.

Direktur PWNI-BHI Kemlu itu mengatakan masalah lain yang juga menjadi kendala bagi proses repatriasi WNI dari Suriah adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal serupa dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus.

“Salah satu kendala terbesar repatriasi adalah masih terus masuknya TKI [tenaga kerja Indonesia] korban perdagangan manusia ke Suriah, walaupun dalam keadaan perang hingga saat ini,” kata Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Damaskus AM Sidqi.

Menurut Sidqi, rata-rata sebanyak tujuh orang TKI setiap bulan masuk ke tempat penampungan sementara (selter) KBRI Damaskus setelah menjadi korban baru dari tindak perdagangan manusia.

“Kebanyakan dari mereka berasal dari sindikat gelap penyalur TKI di Indonesia atau operan dari agen TKI asal Oman yang telah habis kontraknya,” ungkap dia.

Dengan kondisi seperti itu, Sidqi berpendapat repatriasi WNI dari Suriah akan terkendala dan sulit dipastikan kapan akan selesai.

Padahal, sejak September 2011, terlebih lagi dengan kondisi keamanan di Suriah yang semakin memburuk, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja dan melakukan repatriasi terhadap seluruh WNI di Suriah.