KRISIS POLITIK THAILAND : Yingluck Nyoblos, Pemerintah Ancam Kelompok Penghalang Pemilu Thailand

Solopos.com, BANGKOK — Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra, Minggu (2/2/2014) pagi, memberikan suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Sekolah Klong Lam Chiak dekat kediamannya di ibu kota Bangkok. Sementara itu, krisis politik di Thailand masih berlanjut karena kelompok antipemerintah mencoba menghalangi pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) Thailand dimulai pukul 08.00 waktu setempat di tengah kekhawatiran terjadinya kekerasan dan pertumpahan darah yang mungkin terjadi karena gangguan dari para pengunjuk rasa antipemerintah. Pemungutan suara Minggu dijadwalkan berlangsung sampai pukul 15.00 waktu setempat melalui 93.305 TPS yang didirikan di 375 daerah pemilihan nasional untuk 48.770.000 pemilih.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pada Sabtu (1/2/2014) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memutuskan untuk membatalkan pemungutan suara di semua TPS di distrik Lak Si di Bangkok menyusul bentrokan antara kelompok Baju Merah yang pro pemerintah dan para demonstran, yang menewaskan sedikitnya delapan orang terluka.

Suthep Thaugsuban, pemimpin pengunjuk rasa antipemerintah Thailand telah menyerukan aksi massa hari ini untuk melumpuhkan Bangkok dan mencegah orang-orang memberikan suara mereka. Dia telah bergerak di jalan-jalan Bangkok selama beberapa hari terakhir untuk mengajak orang bergabung dengannya. Selain itu, surat suara yang dikirimkan ke beberapa provinsi di Thailand selatan telah diblokade pengunjuk rasa.

Sebelumnya, pemimpin Partai Demokrat Thailand, Abhisit Vejjajiva, mengatakan ia tidak akan memberikan suara hari ini dan menyebut pemilu Thailand kali ini inkonstitusional. Akan tetapi dia membebaskan para anggota dari Partai Demokrat lainnya untuk memberikan suara atau tidak meskipun partai itu telah memboikot pemilu Thailand.

Untuk mengatasi aksi boikot pemilu, pemerintah Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan jika tiga kelompok pengunjuk rasa antipemerintah Thailand menghalangi pemungutan suara 26 Januari, termasuk terhadap pemimpin Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC), Issara Somchai.

Pengadilan Thailand juga telah menyetujui surat perintah penangkapan Issara Somchai yang juga dikenal sebagai Little Saddam itu. Selain Issara, penghadilan juga memerintahkan penangkapan seorang pria lain yang tertangkap kamera sedang mencekik seseorang yang mencoba menggunakan hak suaranya pada 26 Januari.