KRISIS POLITIK THAILAND : Desak PM Yingluck Mundur, Demonstran Lumpuhkan Kantor-Kantor Pemerintah

Solopos.com, BANGKOK — Para demonstran dari kubu oposisi Thailand mencoba melumpuhkan kantor-kantor pemerintahan setempat untuk menekan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, mundur dari jabatannya. Hari ini, Selasa (14/1/2014), kelompok tersebut mengancam kantor bursa saham Thailand. Berbagai persimpangan jalan protokol masih diblokade demonstran untuk membuat Bangkok lumpuh.

Kekacauan ini merupakan lanjutan dari konflik politik yang terjadi selama delapan tahun di negara itu. Kelompok masyarakat menengah ke atas terus menuntut Yingluck (yang didukung masyarakat menengah ke bawah dan miskin Thailand) mundur karena dianggap kepanjangan tangan Thaksin Shinawatra yang telah dikudeta militer pada 2006.

Promosi Digitalisasi Mainkan Peran Penting Mendorong Kemajuan UMKM

Kantor-kantor kementerian setempat dan bank sentral terpaksa tutup sejak Senin (13/1/2014). Hal itu terjadi setelah kelompok pendemo pimpinan Suthep Thaugsuban menghentikan secara paksa pelayanan kantor-kantor pemerintah.

“Kita harus mengepung kantor pemerintah, mendekati mereka pada pagi hari dan baru meninggalkan lokasi pada sore hari,” kata Suthep kepada massa pendemo, Senin malam, seperti dikutip Reuters, Selasa. Aksi itu akan terus dilakukan sampai Yinluck mau melepas jabatannya.

Kelompok demonstran berbaris dari kamp-kamp mereka menuju kantor-kantor kementerian, pelayanan sipil, dan lembaga pemerintahan lainnya hari ini. Tujuannya satu, yaitu melumpuhkan pemerintahan.

Bahkan salah satu kelompok mahasiswa yang bergabung dengan People’s Democratic Reform Committee (PDRC) mengancam akan menyerang kantor bursa saham Thailand. PDRC adalah gerakan pimpinan Suthep yang massanya sedang mengepung Bangkok. Pemimpin kelompok mahasiswa itu, Nitithorn Lamlua, menyebut pemerintah saat ini menjadi bagian dari sistem yang dibangun Thaksin untuk mengeruk uang negara.

“Kami tidak akan menyerang tempat-tempat yang melayani masyarakat umum seperti bandara dan stasiun,. Tapi kami akan memblokade kantor pemerintah untuk membuat mereka tidak berfungsi,” kata salah satu aktivis PDRC, Akanat Promphan.

Aksi ini semakin mempersulit Yingluck yang telah membubarkan parlemen pada Desember lalu dan hendak menggelar pemilu pada Februari mendatang. Sejak Senin, Yingluck bekerja dari kantor milik kementerian pertahanan di luar Bangkok. Gara-gara blokade itu, rapat kabinet yang biasanya digelar rutin tiap Selasa, dibatalkan.

Yingluck telah mengundang para pemimpin demonstran dan partai politik untuk bertemu pada Kamis mendatang. Dalam pertemuan itu, Yingluck ingin membicarakan penundaan pemilu hingga Mei. Namun Suthep mengatakan pihaknya tidak tertarik dengan pemilu, namun ingin mengganti pemerintah sekarang dengan Dewan Rakyat yang bertugas merombak sistem pemilihan umum. Dia menuding sistem pemilu saat ini sudah direkayasa oleh kubu pro-Thaksin.