Krisis listrik, Pemerintah mulai garap EAL

Jakarta–Pemerintah mulai serius menggarap Energi Arus Laut (EAL) sebagai salah satu energi alternatif untuk bahan bakar listrik. Apalagi sebagai negara yang memiliki laut luas, potensi energi laut di Indonesia sangat besar.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengundang investasi swasta untuk pengembangan EAL ini. Program pengembangan EAL ini merupakan pengembangan reneweble energy yang merupakan prioritas dari program SBY-Boediono 2009-2014.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pada program tersebut salah satu prioritasnya adalah energi untuk tambahan 10 ribu megawatt selain batu bara. “Energi arus laut menjadi bagian pengembangan reneweble energy dalam program prioritas kabinet SBY. salah satu prioritas itu reneweble itu bisa melalui pengembangan energi arus laut,” ujarnya seusai memberikan sambutan dalam Seminar Kebijakan Pengembangan Energi Arus Laut (EAL) di Kepulauan Riau, di kantor Bappenas Senin (16/11).

Menurut Armida energi arus laut ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah, terutama di kawasan ekonomi khusus dan free trade zone yang membutuhkan ekstra dalam hal kuantitas dan kualitas, serta daerah kepulauan yang ternyata kurang terakomodasi.

Armida menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan EAL karena Indonesia memiliki laut terluas seluas sekitar 5 juta km. Indonesia menyimpan potensi kekayaan energi yang sangat besar, yaitu Arus Laut Lintas Indonesia yang merupakan salah satu terbesar di dunia, sebagai akibat perpindahan air lait dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia.

“Indonesia potensi cukup banyak dan potensi arus laut itu undercurrent ,” tegas Armida.

Armida menambahkan Kepulauan Riau akan menjadi salah satu fokus pengembangan energi ini, setidaknya terdapat 3 kawasan pengusahaan yaitu Batam, Bintan, dan Karimun yang bisa dijadikan lahan investasi dalam bidang energi.

“Ketiga kawasan ini tentu harus memiliki daya tarik bagi investasi, antara lain memiliki kepastian hukum, insentif fiskal, dan infrastruktur termasuk energi,” jelas Armida.

Oleh karena itu, Armida mengharapkan dukungan semua pihak untuk pengembangan EAL ini agar bisa menjadi sumber energi untuk menjalankan program 10 ribu megawatt. Mengenai investasi untuk pengembangan EAL, Armida belum bisa memastikan akan ada investasi dari pemerintah. Armida mengharapkan, investasi untuk program ini bisa dari swasta murni.

“Iya, mungkin bisa jadi kontributor di 10 ribu Megawatt. Ya masuk proyek PPP (public private partnership ), tetapi kalau tidak bisa, ya lewat swasta murni,” harap Armida.

dtc/isw