KRISIS AIR BERSIH : Pemkab Boyolali Dinilai Kurang Peduli Atasi Kekeringan

Warga di Desa Gunungsari, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali menampung air dari sumur-sumur kecil yang mereka gali di dasar Sungai Ngelo, Selasa (10/9/2013). Hal itu menyusul susutnya air di sumur-sumur warga di musim kemarau. (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dinilai kurang peduli terhadap persoalan kekeringan atau krisis air bersih yang melanda sejumlah desa di wilayah tersebut.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal itu dikemukakan anggota Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG) DPRD Boyolali, Agus Ali Rosyidi, menyoroti masih banyaknya desa yang mengalami krisis air bersih dan belum tertangani secara optimal.

Menurut Ali, sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab bisa memfasilitasi masyarakat agar krisis air saat musim kemarau tersebut dapat diantisipasi, setidaknya diminimalisasi. Hal itu mengingat bencana tersebut rutin melanda sejumlah desa yang merupakan daerah rawan kekeringan.

“Seharusnya bisa diantisipasi, atau paling tidak diminimalisasi agar warga tidak sampai mengalami krisis air. Tapi yang ada saat ini, Pemkab cenderung pasif. Baru melangkah ketika ada warga yang membutuhkan atau mengajukan bantuan,” ujar Ali ketika ditemui Solopos.com di Kantor DPRD Boyolali, Kamis (19/9/2013).

Dropping air bersih yang difasilitasi Pemkab, menurut Ali, tidak efisien untuk mengatasi persoalan yang rutin terjadi setiap tahun ini. “Kalau memang caranya dengan dropping air, ya semestinya bisa dilakukan pengadaan mobil tangki air sehingga cakupan desa yang dibantu bisa lebih besar. Pemkab bisa mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pengadaan mobil tangki tersebut,” imbuh dia.

Agus Ali Rosyidi (Dok/Istimewa)

Langkah lain yang bisa ditempuh, menurut politikus yang juga anggota Komisi IV DPRD itu, Pemkab bisa melakukan penelitian bersama instansi terkait dalam pembuatan sumur-sumur artesis. Diakuinya, hingga saat ini sudah ada pembuatan sumur-sumur pantek namun biasanya lebih dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. “Dan itu juga inisiatif dan swadaya dari masyarakat,” katanya.

Pihaknya berharap Pemkab dapat lebih aktif dalam penanganan masalah kekeringan tersebut. Dirinya berharap dalam pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2013 mendatang, Pemkab dapat mengusulkan alokasi anggaran penanganan kekeringan dengan penanganan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.“Ya misal dengan pengadaan mobil tangki sehingga Pemkab memiliki sendiri fasilitas itu,” tegasnya.

Terpisah, Kasubbag Sosial dan Keagamaan Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Nuryadi, mengatakan pendistribusian bantuan air bersih ke beberapa desa di Kecamatan Musuk sudah mencapai 37 tangki, dengan sasaran Desa  Jumowo, Desa Sumur, dan Desa Karanganyar.

Diakuinya, permintaan bantuan air bersih dari warga di daerah rawan kekeringan hingga pertengahan September ini terus meningkat dan diperkirakan berlanjut hingga awal Oktober. “Untuk dropping air tersebut, akan terus ditingkatkan volumenya,” tegas Nuryadi, mewakili Kabag Kesra, Supomoharjo.

Nuryadi mengaku optimistis anggaran untuk penanganan kekeringan senilai Rp105 juta yang sudah disiapkan dari APBD mencukupi.

Selain di Kecamatan Musuk, bantuan serupa juga disalurkan di Boyolali bagian utara, yaitu Kecamatan Wonosegoro. Setiap dilakukan dropping air bersih sebanyak dua tangki setiap harinya oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Surakarta dan Kedu.
”Untuk Wonosegoro sudah dilaksanakan sejak 4 September,” terangnya.

Sementara diakuinya, hingga kini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari warga di Kecamatan Juwangi. Namun di Kecamatan Kemusu, sudah mulai didistribusikan sejak Selasa (17/9/2013). Pengambilan  air bersih di Boyolali bagian utara diambilkan dari sumber air bersih Umbul Sunjaya, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.