KPU Wonogiri Coret 57.497 Data Tak Memenuhi Syarat

Solopos.com, WONOGIRI—Komisi Pemilihan Umum Wonogiri mencoret 57.497 data pemilih tak memenuhi syarat (TMS) melalui tahapan pencocokan, penelitian, pencermatan, dan uji publik data pemilih pemilihan kepala daerah Wonogiri 2020.

Di samping itu terdapat 21.513 pemilih baru yang masuk data pemilih selama proses yang sama. Pada sisi lain, daftar pemilih tetap atau DPT pilkada Wonogiri tahun ini turun dibanding jumlah pemilih terdaftar tiga agenda pemilihan sebelumnya. Penurunan mencapai belasan ribu pemilih hingga lebih dari 28.000 pemilih.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Informasi yang dihimpun Espos, Minggu (18/10), tahap awal pencoretan data pemilih tak memenuhi syarat atau TMS dilakukan melalui tahap pencocokan dan penelitian atau coklit atas data model A-KWK, 15 Juli-13 Agustus lalu. Saat itu A-KWK tercatat 872.382 pemilih. Data pemilih model A-KWK merupakan hasil sinkronisasi antara Daftar Potensi Penduduk Pemilih Pemilihan atau DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 lalu.

Selama coklit dari tingkat individu hingga tingkat kabupaten ditemukan 53.428 data pemilih TMS akibat beberapa faktor, seperti pemilih meninggal dunia, pindah kependudukan, data ganda, dan sebagainya yang akhirnya dicoret. Pada proses tersebut juga ditemukan 19.778 pemilih baru yang sebelumnya belum masuk data A-KWK.

Pemilih baru merupakan warga yang pada pemungutan suara, 9 Desember mendatang, berusia 17 tahun sehingga memiliki hak pilih. Selain itu warga yang sebelumnya tak memiliki hak pilih lantaran menjadi anggota TNI dan polisi, pada pemungutan suara nanti sudah pensiun sehingga memiliki hak pilih.

Ada juga warga yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah. Dari coklit tersebut menghasilkan 873.732 data yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara atau DPS, 13 September lalu.

Penelitian Terbaru Ungkap Orang Berdarah O Dan B Lebih Tahan Covid-19

Meminta Warga Mencermati

Selanjutnya KPU meminta warga mencermati DPS. Uji publik digelar untuk mengoptimalisasi pencermatan DPS. Pada proses itu ditemukan ada 4.069 data pemilih TMS yang juga dicoret.

Selain itu ditemukan ada pemilih baru sebanyak 1.735 pemilih. Proses tersebut menghasilkan 836.398 data pemilih yang ditetapkan sebagai DPT, 15 Oktober. Dari coklit hingga penetapan DPT tercatat KPU telah mencoret 57.497 data pemilih TMS dan memasukkan 21.513 pemilih baru.

Jika dibandingkan dengan tiga agenda pemilihan sebelumnya, DPT pilkada tahun ini turun 17.000 pemilih-28.000 pemilih. Apabila dikomparasi dengan pilkada 2015 yang saat itu jumlah pemilih terdaftar sebanyak 864.773 pemilih, DPT pilkada 2020 turun 28.375 pemilih.

Dibanding dengan Pilgub Jawa Tengah 2018, DPT pilkada 2020 turun 17.936 pemilih. DPT Pilgub saat itu tercatat 854.334 pemilih. Sementara, jika dikomparasikan dengan Pemilu 2019 yang saat itu jumlah pemilih terdaftar ada 861.209 pemilih, DPT pilkada tahun ini turun 24.811 pemilih.

Disebut Mirip Dengan Sungai Amazon, Seperti Inilah Potret Sungai Maron Di Pacitan

Memungkinkan Berubah

Komisioner KPU Wonogiri Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Dwi Prasetyo, menyampaikan jumlah pemilih terdaftar masih memungkinkan berubah. Pasalnya, masih ada peluang bertambah.

Warga yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar dapat masuk DPT tambahan atau DPTb. Contohnya, menjadi penduduk baru Wonogiri, sebelumnya data tercecer, dan lainnya. Selain itu warga yang hingga pemungutan suara belum terdaftar, tetapi sebenarnya memiliki hak pilih tetap dapat memberikan hak pilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP.

“Pemilih yang tak bisa memberikan hak pilih di TPS [tempat pemungutan suara] sekitar tempat tinggal, karena mungkin saat pemungutan suara sedang bertugas di wilayah lain di Wonogiri, tetap bisa menyalurkan hak pilih di TPS lokasinya berada saat itu,” kata Dwi, pekan lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, mengapresiasi pihak yang memberi masukan kepada KPU ihwal data pemilih. Hal itu menunjukkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mencermati data pemilih. Menurut dia mengawal data pemilih bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tugas bersama.