Solopos.com SUKOHARJO — Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Sukoharjo dinilai memenuhi persyaratan, termasuk keterwakilan 30% perempuan. Hal ini disampaikan KPU Sukoharjo setelah melakukan verifikasi faktual partai baru ini pada Senin (3/4/2023).
Sekretariat DPK Prima Sukoharjo berada di Jl. Pabrik RT 001/RW 001, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Dari verifikasi faktual tersebut juga diketahui Kantor DPK Prima Sukoharjo berstatus sewa hingga tahun 2026.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Verifikasi faktual tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda. Hasilnya, DPK Prima Sukoharjo telah memenuhi unsur kepengurusan yakni meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 33,33%.
“Meskipun ada pergantian Ketua DPK Prima Sukoharjo, namun pengurus bisa menunjukkan dokumen pendukung yang sah. Pengurus yang baru juga bisa menunjukkan e-KTP dan Kartu Tanda Anggota [KTA] partai sehingga verifikasi faktual berjalan lancar,” terang Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sukoharjo, Suci Handayani, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4/2023).
Verifikasi faktual ini untuk menindaklanjuti Keputusan KPU No. 210/2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.
Ini juga menindaklanjui Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Prima dan Surat KPU Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 tertanggal 31 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, bertekad untuk menyelenggarakan dan mengawal pemilu agar ramah perempuan. Meskipun Bawaslu secara umum telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu ramah perempuan.
Bambang menguraikan beberapa tantangan itu di antaranya minimnya informasi dan edukasi publik terkait politik yang dapat diakses perempuan. Selain itu framing media yang bias terkait perempuan di dunia politik.
Tak hanya itu, menurutnya regulasi UU Pemilu belum menegakkan tindakan afirmatif kesetaraan gender bagi peserta pemilu. Masih rendahnya kesadaran kelompok laki-laki untuk turut serta mendukung dan mendorong keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi tantangan lain.
“Dukungan politik yang rendah misalnya pemilihan nomor urut yang tidak strategis, afirmasi yang masih dianggap beban oleh sebagian elit dan lainnya. Selain itu biaya politik juga tinggi karena perempuan cenderung memiliki modal kapital yang rendah,” jelas Bambang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
