SOLOPOS.COM - Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda saat ditemui dalam kegiatan media gathering di Begajah, Sukoharjo, Senin (13/92022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)

Solopos.com, SUKOHARJO—Komisi Pemilihan umum (KPU) Sukoharjo memastikan mengupadate dan melihara data secara bertahap. Hal itu menyusul klaim adanya peretasan 105 juta data penduduk yang diduga berasal dari KPU.

Seperti diketahui, sepekan lalu yakni pada Selasa (6/9/2022), sekitar 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari KPU dibagikan di forum online Breached.to oleh peretas yang disebut sebagai Bjorka.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan untuk menghindari data yang diretas atau meningkatkan keamanan data menjadi ranah KPU RI.

“Ini menjadi kebijakan KPU RI, kemarin waktu kunjungan komisi dua [DPR RI, rencananya] menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara [BSSN] untuk keamanan. Konsentrasi kami di daerah mengupdate dan melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkala,” terangnya saat ditemui, Senin (12/9/2022).

Nuril mengatakan guna pemeliharaan data itu pihaknya selalu melaksanakan Rapat Pleno. Sementara hasil data pemilih selalu dinamis.

“Pleno per Agustus kami di angka 665 [data pemilih] ini cukup dinamis ya. Ini yang pemeliharaan, nanti per Oktober baru menjadi bahan [daftar pemilih tetap] DPT. Pasti akan ada perubahan lagi,” terangnya.

Di dalam pemeliharaan, menurutnya ada beberapa langkah yang telah dilakukan. Misalnya pada data Semester I 2021 banyak data masuk berasal dari warga di luar Sukoharjo. Pihaknya juga sudah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang diambil dari beberapa sampel.

Sementara itu dilansir dalam laman Bisnis.com, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Polri, hingga tim siber Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan keamanan data pemilih Indonesia.

Dia mengatakan klaim Bjorka yang menjual data pemilih dari KPU memang belum sampai mengganggu tahapan Pemilu secara langsung. Meski begitu, dia khawatir serangan siber yang lebih fatal dapat terjadi sehingga harus diantisipasi dari sekarang.

“Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU, Polri, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Doli kepada awak media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Sementara itu, Anggota komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan serangan Bjorka akhir-akhir ini. Meski begitu, dia senang dengan penjelasan KPU bahwa dari hasil penyelidikan, data yang dimiliki Bjorka bukan milik KPU.

Selain data pemilih, Mardani juga mengingatkan data milik para partai politik (parpol) yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) harus dipastikan keamanannya oleh KPU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya