KPU Sukoharjo Bocorkan Cara Memelihara Data Pemilih, Begini Lo...

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, menyampaikan beberapa cara memutakhirkan atau memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT), salah satunya untuk mempersiapkan Pemilu 2024.

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda, di kantornya, Kamis (19/5/2022). (Solopos/Magdalena Naviriana Putri)

SOLOPOS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda, di kantornya, Kamis (19/5/2022). (Solopos/Magdalena Naviriana Putri)

Solopos.com, SUKOHARJO — Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sukoharjo, Jawa Tengah, Nuril Huda, menyampaikan beberapa cara memutakhirkan atau memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Salah satu tujuan pemutakhiran DPT itu untuk mempersiapkan Pemilu 2024. “Setiap bulan kami melaksanakan pleno untuk pemeliharaan data pemilih. Di dalam pleno ada beberapa sumber untuk melakukan update data pemilih,” kata Nuril saat dijumpai di kantor KPU Sukoharjo, Kamis (19/5/2022).

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Dia mengatakan pembaharuan data tersebut salah satunya didapatkan dari TNI/Polri. Mereka, kata Nuril, selalu memberikan informasi kepada KPU terkait perubahan status kependudukan anggota TNI/Polri.

Mulai dari warga sipil yang masuk TNI/Polri dan juga anggota TNI/Polri yang masuk usia pensiun sehingga kembali menjadi warga sipil.

Tak hanya itu data juga didapatkan dari pengadilan negeri. Terutama, data terkait warga negara nonmuslim yang usianya belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Baca Juga : Bawaslu Boyolali Gandeng Penyandang Disabilitas untuk Awasi Pemilu

Selanjutnya, warga negara muslim berusia di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah maka data tersebut dihimpun dari kementerian agama, khususnya pengadilan agama setempat.

“Kami juga mendapat input dari pemerintah desa dan kelurahan. Masyarakat secara umum yang menginformasikan terkait warganya meninggal dunia dengan melampirkan lelayu. Itu dikirim kepada kami,” jelasnya.

Pemilih Pemula

Selain itu, dia menyebut KPU Sukoharjo berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang membawahi SMK dan SMA se-Kabupaten Sukoharjo. Mereka berkoordinasi terkait potensi pemilih pemula, khususnya siswa yang memasuki usia 17 tahun.

KPU Sukoharjo juga melakukan jemput bola dengan sosialisasi aplikasi peduli hak pilih kepada pengurus OSIS SMA/SMK/MA se-Sukoharjo. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan beberapa kali.

Baca Juga : Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator

“Kami lakukan sosialisasi agar bisa meng-update. Apakah sudah terdaftar di dalam DPT atau belum. Apabila belum kami jelaskan beberapa langkah agar masuk DPT,” ujar dia.

Hasil pemutakhiran data itu, lanjutnya, dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Tujuannya warga di atas 17 tahun yang belum melakukan rekam e-KTP diimbau segera membuat.

Termasuk, koordinasi terkait warga Sukoharjo yang keluar ataupun masuk ke Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil rapat peleno terakhir hingga April ada empat orang keluar/masuk, 16 orang meninggal, dan potensi pemilih pemula lima orang. Jumlah total terakhir DPT 669.546 orang.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Karanganyar Minta Penyidik PPA Polres

Dasar Hukum

Nuril mengatakan pemutakhiran data dilakukan mengacu Pasal 20 UU No.7/2017. KPU harus melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Aturan lain dalam Pasal 204 UU No.7/2017 dan surat dinas KPU No.212/2021 untuk melaksanakan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Nuril menyebut hal itu juga ditegaskan dalam PKPU No.6/2021 yang mengatur hal teknis.

Mengacu lama resmi setkab.go.id berkaitan dengan Undang-Undang No.7/2017 menyebutkan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar satu kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Baca Juga : Partai Peserta Pemilu Harus Terdaftar di Kemenkumham, Begini Alasannya

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 UU tersebut.

Sementara itu, anggota TNI dan Polri, menurut UU itu, tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Faktor Penyebab Hubungan Inses dan Dampaknya Bagi Keturunan

+ PLUS Faktor Penyebab Hubungan Inses dan Dampaknya Bagi Keturunan

Kelainan genetik yang berujung meninggalnya bayi seusai dilahirkan merupakan salah satu dampak buruk dari hasil hubungan sedarah atau inses.

Berita Terkini

Ssstt...Bakal Ada Universitas Baru Lagi di Karanganyar Lur

Kabupaten Karanganyar akan kedatangan universitas baru. Pemkab tengah menyiapkan lahan 10 hektare untuk pembangunan gedung universitas negeri tersebut.

Boyolali jadi Daerah Wabah, Berapa Total Ternak Suspek PMK?

Kabupaten Boyolali ditetapkan menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Total ternak suspek PMK di Boyolali saat ini sekitar 4.642.

Ada 2 Event Internasional Di Solo, 796 Personel Keamanan Dikerahkan

Polresta Solo siap menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan dua event internasional yakni pertemuan G20 dan ASEAN Paragames, Juli ini.

Ternyata Tak Boleh Beri Nama Anak Cuma Satu Kata, Ini Kata Disdukcapil

Disdukcapil Karanganyar meminta warga untuk tidak memberi nama anak mereka dengan hanya satu kata. Ada aturan yang melarang memberi anak dengan hanya satu kata.

Jadi Daerah Wabah PMK, Boyolali Perpanjang Penutupan Pasar Hewan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memutuskan untuk memperpanjang penutupan seluruh pasar hewan. Menyusul adanya penetapan Boyolali sebagai Daerah Wabah PMK.

Gibran Soal Pelecehan Seksual Personel JKT 48: Protesnya Ke Saya Semua!

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat protes dari banyak pihak soal kasus pelecehan seksual yang dialami personel JKT48 saat konser di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo.

Pemkab Karanganyar Bagi-Bagi 20 Domba Kurban, Siapa yang Dapat?

Pemkab Karanganyar kembali akan membagi-bagi hewan kurban ke sejumlah daerah dan lembaga. Hewan kurban yang dibagi-bagi berupa domba.

Warga Grogol Terseret Ombak Pantai Drini, Ternyata Kakak Beradik

Dua wisatawan asal Kecamatan Grogol, Sukoharjo yang terseret ombak di Pantai Drini merupakan kakak beradik.

Kisah Misteri Suara Kijang di Gupak Menjangan Gunung Lawu

Kisah misteri kali ini tentang penampakan kijang di Gupak Menjangan Gunung Lawu.

Waspada! Boyolali Ditetapkan jadi Daerah Wabah PMK

Kabupaten Boyolali ditetapkan menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hasil tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (foot and mouth disease).

PPDB SMA/SMK Jateng Belum Diumumkan, Begini Cara Cek Hasil Sementara

Hasil seleksi PPDB SMA/SMK negeri di Jateng tahun ajaran 2022/2023 akan diumumkan pada Senin (4/7/2022) paling lambat pukul 23.55 WIB.

Selamat! SSB New Tugu Muda Semarang Jawara Kapolres Sukoharjo Cup 3

Sekolah Sepak Bola (SSB) New Tugu Muda Semarang  menyabet Juara 1 dalam turnamen sepak bola Kapolres Sukoharjo Cup 3, yang digelar di Stadion Gelora Merdeka Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Minggu (3/7/2022).

Misinformasi, Gibran Sebut Bupati Karanganyar Tak Setuju BST

Disebut tak izinkan Batik Solo Trans (BST) masuk karanganyar, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menduga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menerima informasi yang salah.

Gibran Sebut Bupati Karanganyar Tolak BST, Pemkab Langsung Ngetwit Ini

Cuitan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut Bupati Karanganyar tak menyetujui BST ditanggapi Pemkab Karanganyar.

Akun Calon Siswa SMAN 1 Gondang Sragen Dibajak, Kok Bisa?

Akun milik calon siswa di SMAN 1 Gondang Sragen dibajak orang tak bertanggung jawab dan akibatnya terlempar dari zonasi SMAN 1 Gondang.