Solopos.com, KLATEN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten memperbarui usulan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi sekitar Rp56 miliar.
Sebelumnya, KPU Klaten mengusulkan Rp61 miliar. Setelah dirasionalisasi, KPU Klaten berhasil menekan anggaran itu hingga Rp5 miliar menjadi Rp56 miliar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebagian besar anggaran tersebut untuk pembentukan badan adhoc. Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Klaten, Samsul Huda, mengatakan awalnya KPU mengusulkan anggaran Pilkada sekitar Rp61 miliar ke Pemkab agar bisa dimasukkan APBD Klaten 2020.
Namun, usulan rencana anggaran biaya (RAB) itu diminta direvisi. “Dari revisi yang kami lakukan, usulan anggaran menjadi Rp56 miliar. Usulan segera kami ajukan lagi,” kata Samsul saat ditemui Solopos.com di Klaten Tengah, Rabu (10/7/2019).
Samsul menjelaskan usulan anggaran itu 50 persennya untuk pembentukan badan adhoc seperti pembentukan dan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Linmas.
“Sekitar Rp28 miliar itu untuk badan adhoc saja. Total usulan anggaran itu mulai tahapan awal sampai antisipasi jika ada sengketa PHPU dan sebagainya,” ungkapnya.
Soal usulan anggaran pada 2019, Samsul mengatakan KPU mengusulkan ada alokasi anggaran dari APBD Perubahan untuk memulai tahapan awal pada September mendatang. “Usulan kami sekitar Rp200 juta,” urai dia.
Klaten menjadi salah satu daerah penyelenggara Pilkada serentak pada 2020 mendatang. Pilkada serentak direncanakan digelar pada September 2020.
Sesuai UU No. 10/2016, kepala daerah hasil pemilihan 2020 hanya menjabat selama empat tahun atau sampai dengan 2024. Pilkada serentak secara nasional berikutnya direncanakan bergulir pada November 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan persiapan menjelang Pilkada September 2020 masih berkutat pada usulan anggaran ke Pemkab. Dia juga menjelaskan Bawaslu sudah beberapa kali merevisi usulan anggaran.
“Kalau usulan kami tidak lebih dari Rp20 miliar. Namun, kami belum bisa menjelaskan secara terperinci. Kami akan jelaskan setelah nanti kami presentasikan usulan kami ke Pemkab,” urai dia.
Arif menuturkan mayoritas anggaran Bawaslu juga untuk pembentukan badan adhoc. Badan tersebut seperti panitia pengawas kecamatan (panwascam) hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS). “Panwascam kami adakan perekrutan kembali untuk Pilkada nanti,” katanya.
Soal jumlah personel yang disiapkan untuk menghadapi pilkada mendatang, Arif menjelaskan tak berbeda jauh jika dibandingkan Pemilu 2019.
“Jumlah personelnya masih sama. Hanya berbeda di staf panwascam kemungkinan akan dikurangi dibanding jumlah staf saat pemilu kemarin,” urai dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
