Solopos.com, BOYOLALI — Bawaslu memberikan tanggapan terkait keterwakilan perempuan dalam rekrutmen badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Boyolali telah rampung dilaksanakan.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Boyolali, Muhamad Mahmudi, menerangkan ada empat kecamatan yang teridentifikasi belum ada perwakilan perempuan di lima urutan pertama peserta yang lolos seleksi. Kecamatan tersebut meliputi Karaggede, Sambi, Selo, dan Wonosamodro.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Menurut Mahmudi, KPU tentunya sudah melewati pertimbangan-pertimbangan dalam mengupayakan inklusi dan keterwakilan perempuan. Selanjutnya untuk hasil keputusan, kata Mahmudi, adalah otoritas KPU itu sendiri.
“Bunyi-bunyian di Undang-Undang kan hanya memperhatikan, soal keterwakilan perempuan, dan tentu kawan-kawan KPU mempunyai pertimbangan dan otoritas dalam menentukan jajarannya,” jelasnya pada Solopos.com saat dihubungi Sabtu (17/12/2022).
Bawaslu sebelumnya telah memberikana imbauan kepada KPU dalam pembentukan PPK maupun PPS. Salah satunya adalah memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, keadilan, dan kemandirian calon yang ikut rekrutmen. Selain itu, KPU juga dihimbau agar PPK dan PPS yang terpilih bisa memenuhi syarat sebagaimana peraturan yang ada.
Baca Juga: Launching Besok, Desa Karangduren Boyolali Gelar Pasar Rakyat Setiap Hari Sabtu
“Tugas kami hanya memberi imbauan agar KPU melaksanakan rekrutmen lembaga Ad Hoc sesuai dengan UU dan PKPU. Sampai saat ini kami belum menemukan adanya tatacara dan mekanisme yang dilakukan KPU Boyolali yang mengarah pada pelanggaran,” terangnya.
Berbeda dari pandangan Bawaslu, diberitakan sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Boyolali mengkritisi hasil seleksi PPK yang dinilai tidak sensitif gender dan inklusif. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator KIPP Boyolali, Andi Sarjono, dalam rilis yang diterima Solopos.com, Jumat (16/12/2022).
Andi juga menilai kurangnya sosialisasi yang merata kepada semua masyarakat Boyolali. Hal itu terlihat dari tidak ada pendaftar penyandang disabilitas. Padahal, jelasnya, menurut data dari Forum Komunikasi Difabel Boyolali, terdapat sekitar 8.000 penyandang disabilitas.
“Dampak dengan minimnya keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam PPK yang ditetapkan KPU Boyolali, pertama yaitu mundurnya semangat untuk memajukan kesetaraan gender dalam demokrasi terutama penyelenggara Pemilu,” terangnya.
Baca Juga: Seleksi PPK di 3 Kecamatan 0 Perempuan, KPU Boyolali Tuai Kritikan
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
