Solopos.com, BOYOLALI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali masih membahas anggaran pelaksanaan lanjutan tahapan pilkada, yang direncanakan dilaksanakan tahun ini.
Adanya penyesuaian aturan baru, dimungkinkan anggaran Pilkada Boyolali juga akan bertambah. Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tidak akan memberikan tambahan anggaran untuk KPU.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan hingga Kamis (18/6/2020), pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pilkada nanti.
"Masih dalam proses pembahasan. Kesimpulan sementara, atas kekurangan anggaran dimintakan ke APBN," kata dia, Kamis.
Bersepeda Makin Asyik Pakai 5 Aplikasi Ini
Dia mengatakan anggaran pilkada akan bertambah karena akan ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS) di Boyolali. Jika sesuai kebijakan sebelum pandemi Covid-19, jumlah maksimal pemilih per TPS ada 800 pemilih.
"Berdasarkan hasil RDP [rapat dengar pendapat] DPR, Kemendagri dan KPU per TPS maksimal 500 pemilih. Padahal di Boyolali ada sekitar 600 TPS yang memiliki DPT di atas 500 pemilih," kata Ketua KPU Boyolali.
Terkuak, Mayoritas Akseptor KB di Klaten Pilih Implan Ketimbang Kondom
Selain itu penambahan anggaran dimungkinkan terjadi untuk memenuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada nanti. Salah satunya untuk menyiapkan alat pelindung diri (APD) yang sebelumnya belum teranggarkan KPU.
"Hasil pembahasan dengan pemerintah daerah untuk kebutuhan penambahan TPS dan APD dimintakan ke APBN," kata Ali.
Optimalkan Anggaran
Sementara itu Sekretaris Daerah Boyolali, Masruri, mengatakan untuk anggaran pilkada diharapkan baik dari KPU maupun Bawaslu mengoptimalkan anggaran yang sudah tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelumnya.
"Khusus untuk KPU, jika nanti ada tambahan TPS, harus mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Pemda Boyolali tidak menambah, sebab untuk kegiatan Covid-19 yang juga lebih berat," kata dia.
WKO Sragen Mulai Dipadati Pemancing, Awas Jangan Abai Protokol Kesehatan!
Selain itu jika dalam pelaksanaan Pilkada Boyolali nanti nantinya harus memakai protokoler Covid 19, sehingga ada kekurangan dana, KPU diharapkan mengusulkan kekurangan anggaran itu ke pusat.
Menurut informasi yang dihimpun solopos.com, pada pilkada 2020, KPU Boyolali mendapatkan dana Rp28,15 miliar, sementara Bawaslu mendapatkan Rp8,04 miliar yang semuanya berasal dari APBD 2020.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
