Solo (Espos)–Aksi unjuk rasa sebagai keprihatinan terhadap kondisi Indonesia terus berlanjut. Kini giliran Komunitas Penggali Kubur Koruptor (KPKK) Solo, Senin (23/11) di Bundaran Gladak, Pasar Kliwon menggelar aksi tersebut.
Aksi damai yang dilakukan dengan menggelar spanduk dan orasi politik di sekitar patung atau monumen Slamet Riyadi dimulai pukul 10.00 WIB oleh Heru Sutarto, 62, Penanggung Jawab KPKK, serta anggota KPKK, Ahmad Farid Umar yang juga mantan aktivis mahasiswa tahun 1998.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam orasinya, Ahmad Farid mengaku prihatin dengan konflik yang melibatkan Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, hukum telah dimainkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Dia mencontohkan, masih berkeliarannya Anggodo Widjojo sebagai bukti tidak berpihaknya hukum kepada masyarakat.
Ahmad Farid juga mengaku tidak lagi percaya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, selama konflik Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, presiden dinilai hanya diam saja. “Institusi hukum negeri ini sudah terkena duit. Duit berkuasa di negara ini,” ujarnya. Dia menuntut, supremasi hukum dengan pencopotan Jaksa Agung, Hendarman S dari jabatannya.
Sedangkan Heru Sutarto menyampaikan, semula aksi damai akan dilakukan dengan ritual doa menggunakan air dari tujuh sumur sakral di wilayah Soloraya. Sebut saja air sumur Candi Cetho, Karanganyar; air Umbul Pengging, serta air sumur Langenharjo. Namun rencana tersebut kandas lantaran keterbatasan waktu yang diberikan aparat.
“Aksi ini harus rampung sebelum pukul 12.00 WIB. Padahal tujuh anggota kami masih dalam perjalanan mengambil air tujuh sumur,” katanya.
kur
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
